Daftar Anggaran Program Anies yang Dipangkas DPRD DKI

Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Sementara (KUAPPAS) DKI 2020 disepakati di angka Rp87,9 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan anggaran tersebut sudah diefisiensikan sedemikian rupa.

Sejumlah anggaran program DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan yang dipangkas di antaranya biaya pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM), talangan program rumah DP nol rupiah, serta alokasi subsidi untuk TransJakarta.

Pada awal Juli 2019, Prasetio mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan draf KUAPPAS dengan nilai sebesar Rp95,9 triliun.

"Tapi kemampuan kan berapa sih, itu kan harus disesuaikan dulu dengan itu. Jangan tiba-tiba program terus bengkak. Nah ketahuannya itu saat rapat di komisi-komisi dengan SKPD itu. Nah, di sini lah kita rasionalisasi, kita hilangkan semua," kata Prasetio di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11).

Dari pembahasan di tingkat komisi, angka tersebut turun menjadi Rp89 triliun. Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyisiran dan disesuaikan dengan kesanggupan DKI menargetkan pajak di tahun 2020.

"Kemarin kita rapat gabungan dengan dewan dengan TAPD ketemulah angkanya Rp87,9 triliun. Itulah hasilnya alhamdulillah bisa diketok ya," ungkap dia.

Dalam pembahasan kemarin ada sejumlah anggaran yang dipotong oleh dewan bersama-sama dengan DKI Jakarta. Pertama ialah pemotongan biaya bagi PT Jakarta Propertindo.

Secara blakblakan, DPRD DKI meminta agar PT Jakpro meniadakan pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM). Alhasil, anggaran untuk PT Jakpro dipangkas hingga Rp400 miliar dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,7 triliun.

"Saya dalam rapat banggar kemarin dengan JakPro jawabannya juga dia enggak bisa meyakinkan saya, nah serutan dari DPRD yang bisa menjawab diputuskan objektif lah kemarin," ujar Prasetio.

Kata Prasetio, anggaran dipotongnya anggaran tersebut menegaskan tidak setujunya dewan terhadap pembangunan hotel. Namun, secara detail DPRD DKI hanya memberikan angka Rp200 miliar untuk revitalisasi keseluruhan kawasan TIM.

"Enggak ada hotel, kita gak kasih, kita potong dia Rp400 miliar, cuma kita kasih di JakPro untuk masalah TIM Rp200 miliar tidak ada buat hotel, revitalisasi, ada revitalisasi yang baiklah, jangan sampai ada komersialnya karena kiri kanan kan sudah banyak hotel," tegas dia.

Yang kedua yang dipotong DPRD DKI ialah pinjaman daerah untuk menalangi kebijakan DP 0 Rupiah. Awalnya DPRD DKI ingin memangkas habis anggaran tersebut menjadi 0, namun dengan sejumlah alasan akhirnya anggaran tersebut diberikan Rp500 miliar dari pengajuan awal Rp2 triliun.

"Nah kita nyerut nih dari anggaran kita, mana-mana saja yang bisa di inikan, kaya semacam DP 0 Rupiah kan uangnya belum dipakai, nah kita serut abisin Rp2 triliun ternyata pas kita pertemukan mereka bisa berikan alasan," jelas dia.

Terakhir, ialah biaya subsidi terkhusus di transportasi yakni PT TransJakarta dipotong sekitar Rp1,1 triliun. Pemotongan dilakukan sebelumnya angka Rp6,71 trilun setelah dipotong Rp5,57 triliun.

"Ada dibiayai subsidi, ternyata biaya subsidi ini kan suka kadang-kadang mohon maaf sekali lagi kepada eksekutif kemarin akhirnya juga terlihat, nah dirasionalisasi," jelas dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam rapat Banggar kemarin menjelaskan bahwa pemotongan ini tidak akan mengganggu operasional TransJakarta. Syafrin mengatakan angka tersebut cukup, jika kurang maka akan ditambahkan di APBD P 2021.

"Kita pastikan cukup sampai 8 bulan ke depan, jika kurang nanti kita bisa sesuaikan di APBD Perubahan," tutup dia.