Fadjorel Pastikan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
CNN Indonesia
Jumat, 29 Nov 2019 16:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fadjroel menyebut bahwa saat ini UU KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu.
"Tidak ada dong. Kan perppu tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perppu," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).
Fadjroel juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi atau judicial review yang diajukan Zico Leonard dan puluhan mahasiswa lainnya terhadap UU KPK.
"Jadi kami berterima kasih kepada yang mengajukan, karena kita menghargai forum legal. Juga berterima kasih pada MK, yang sudah memberikan pelayanan terbaiknya untuk mereka yang mengajukan uji yudisial ini," ujarnya.
Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) itu juga tak mempermasalahkan tiga pimpinan KPK: Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, serta Saut Situmorang mengajukan uji materi UU KPK. Menurutnya, semua warga negara berhak untuk melakukan uji materi terhadap sebuah undang-undang.
"Tidak ada masalah. Setiap orang boleh, pribadi sendiri boleh. Di MK itu menarik, bisa maju sendiri, jadi pembela sendiri, its okay tidak ada larangan," ujarnya.
Meskipun demikian, kata Fadjroel, dalam uji materi ini pertama-tama akan ditanya terkait legal standing para pihak yang mengajukan gugatan. Salah satu yang dikonfirmasi adalah soal kerugian pemohon terhadap UU KPK tersebut. "Apa kerugian konstitusional saya apabila UU ini diterapkan. Itu yang harus diingat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tak akan menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jokowi menghormati uji materi UU KPK yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11). Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK. Saut menyebut peringatan Hari Antikorupsi pada 9 Desember mendatang dapat menjadi momentum tepat bagi presiden untuk mengeluarkan perppu itu.
(fra/sur)
Fadjroel menyebut bahwa saat ini UU KPK hasil revisi sudah resmi berlaku sejak 17 Oktober lalu.
"Tidak ada dong. Kan perppu tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi perppu," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami berterima kasih kepada yang mengajukan, karena kita menghargai forum legal. Juga berterima kasih pada MK, yang sudah memberikan pelayanan terbaiknya untuk mereka yang mengajukan uji yudisial ini," ujarnya.
Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) itu juga tak mempermasalahkan tiga pimpinan KPK: Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, serta Saut Situmorang mengajukan uji materi UU KPK. Menurutnya, semua warga negara berhak untuk melakukan uji materi terhadap sebuah undang-undang.
Meskipun demikian, kata Fadjroel, dalam uji materi ini pertama-tama akan ditanya terkait legal standing para pihak yang mengajukan gugatan. Salah satu yang dikonfirmasi adalah soal kerugian pemohon terhadap UU KPK tersebut. "Apa kerugian konstitusional saya apabila UU ini diterapkan. Itu yang harus diingat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan tak akan menerbitkan perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Jokowi menghormati uji materi UU KPK yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11). Sementara, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK. Saut menyebut peringatan Hari Antikorupsi pada 9 Desember mendatang dapat menjadi momentum tepat bagi presiden untuk mengeluarkan perppu itu.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK