Polri Gelar Diskusi Evaluasi Positif-Negatif Pilkada Langsung
CNN Indonesia
Rabu, 04 Des 2019 15:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menginisiasi diskusi tentang evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Lewat kepolisian daerah (Polda), mereka mengundang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.
Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, diskusi diinisiasi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019. Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim.
Di Sumatera Utara, Polda Sumut menggelar diskusi di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut, Medan. Sementara di Jawa Timur, acara serupa dilaksanakan di Gedung Tribrata, Ruang Rapat Bromo, Mapolda Jatim, Surabaya.
Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera mengamini pihaknya memfasilitasi Puslitbang Mabes Polri menggelar diskusi pada 4 November lalu. Dia mengklaim hasil diskusi akan digunakan untuk persiapan Pilkada serentak 2020 dalam aspek keamanan.
"Ya pembahasannya segala evaluasi yang berkaitan dengan pilkada ini akan dilakukan pembenahan lagi terutama untuk memantapkan, memantapkan pelaksanaan Pilkada 2020," kata Frans saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).
"Baik di wilayah siber maupun di wilayah nyata tentang pengamanan, pengawalan kotak suara, sampai dengan pelaksanaan pencoblosan. Itu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi," tambahnya.
Dihubungi terpisah, Komisioner KPUD Jawa Timur Rochani juga mengonfirmasi acara serupa di Surabaya. Dia menghadiri acara tersebut bersama Komisioner KPUD Jatim Muhammad Arbayanto.
Rochani mengaku datang sebagai responden riset yang diinisiasi kepolisian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saat hadir, mereka diminta mengisi kuesioner seputar penyelenggaraan pilkada dan Pemilu 2019.
Pertanyaan di kuesioner meliputi efektivitas tugas dan fungsi penyelenggara pilkada, fasilitas dari penyelenggara kepada peserta pilkada, serta pengawasan pilkada. Ada pula pertanyaan soal potensi konflik di Jawa Timur.
"Ada sih soal politik identitas sempat dibahas juga. Politik identitas itu bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, terhadap keterpilihan, tapi itu dalam bentuk kuesioner yang kita tidak membahas secara detail seperti yang kita bayangkan," tutur Rochani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).
Setelah mengisi kuesioner secara online, kata dia, sempat ada diskusi. Akan tetapi diskusi tak berlangsung lama karena acara dimulai terlambat dimulai dua jam.
Rochani menyampaikan kepolisian sempat menjelaskan hasil riset akan jadi rekomendasi polisi kepada pemerintah. Namun, ia tidak tahu pasti rekomendasi apa yang akan diberikan nantinya.
"Di awal kalau ini memang program dari Mabes, melakukan kegiatan penelitian sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Kemarin disampaikan sih kalau hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah, sebagai masukan dari dia (Polri) sebagai pihak eksternal," ucap dia.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi positif dan negatif dari pelaksanaan pilkada langsung. Namun, dia tidak pernah menyebut bahwa Kepolisian yang akan menginisiasi evaluasi pilkada langsung.
Diskusi di Sumut
Sementara itu, Ketua KPUD Sumut Herdensi Adnin mengaku hadir karena diundang oleh Polda Sumut. Herdensi mengatakan ada pula perwakilan Bawaslu Sumut dan beberapa perwakilan partai politik yang hadir bersamanya.
"Ya sebenarnya bukan Polda Sumut yang kemudian mengajak diskusi itu. Polda Sumut itu memfasilitasi saja sebenarnya. Jadi ada penelitian, kerja sama antara LIPI dengan Polri terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada," kata Herdensi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa malam (3/12).
Herdensi menjelaskan saat itu setiap perwakilan memberikan pandangan. Diskusi soal opsi pengembalian pilkada ke DPRD juga sempat mencuat. Ide itu tercetus dari perwakilan parpol, tapi Herdensi enggan merinci identitas.
Kemudian KPU dapat giliran bicara sebagai penyelenggara pemilu. Herdensi mengaku sempat ditanya pandangan soal sisi positif dan negatif pilkada. Namun, dia mengaku lebih banyak bicara soal teknis pilkada selama ini.
Herdensi mengatakan ada beberapa kritik dari peserta diskusi terhadap tema yang diusung oleh kepolisian.
"Kalau di tema mereka kan 'Untung Rugi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah', kalau saya enggak salah ya. Itu dikritisi oleh peserta, harusnya bukan untung rugi, tapi juga positif-negatif. Pasti ada positif di antara beberapa catatan negatifnya," tutur dia.
CNNIndonesia.com sudah berusaha meminta konfirmasi ke Polda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan. Namun, tak ada respons.
[Gambas:Video CNN] (dhf/bmw)
Berdasarkan informasi yang diterima CNNIndonesia.com, diskusi diinisiasi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mabes Polri di Sumatera Utara dan Jawa Timur di hari yang sama, yaitu Senin, 4 November 2019. Acara difasilitasi oleh Polda Sumut dan Polda Jatim.
Di Sumatera Utara, Polda Sumut menggelar diskusi di Aula Catur Prasetya Mapolda Sumut, Medan. Sementara di Jawa Timur, acara serupa dilaksanakan di Gedung Tribrata, Ruang Rapat Bromo, Mapolda Jatim, Surabaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya pembahasannya segala evaluasi yang berkaitan dengan pilkada ini akan dilakukan pembenahan lagi terutama untuk memantapkan, memantapkan pelaksanaan Pilkada 2020," kata Frans saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).
Rochani mengaku datang sebagai responden riset yang diinisiasi kepolisian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Saat hadir, mereka diminta mengisi kuesioner seputar penyelenggaraan pilkada dan Pemilu 2019.
Pertanyaan di kuesioner meliputi efektivitas tugas dan fungsi penyelenggara pilkada, fasilitas dari penyelenggara kepada peserta pilkada, serta pengawasan pilkada. Ada pula pertanyaan soal potensi konflik di Jawa Timur.
"Ada sih soal politik identitas sempat dibahas juga. Politik identitas itu bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, terhadap keterpilihan, tapi itu dalam bentuk kuesioner yang kita tidak membahas secara detail seperti yang kita bayangkan," tutur Rochani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/12).
Setelah mengisi kuesioner secara online, kata dia, sempat ada diskusi. Akan tetapi diskusi tak berlangsung lama karena acara dimulai terlambat dimulai dua jam.
Rochani menyampaikan kepolisian sempat menjelaskan hasil riset akan jadi rekomendasi polisi kepada pemerintah. Namun, ia tidak tahu pasti rekomendasi apa yang akan diberikan nantinya.
"Di awal kalau ini memang program dari Mabes, melakukan kegiatan penelitian sebagai pijakan untuk mengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan pemilihan. Kemarin disampaikan sih kalau hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah, sebagai masukan dari dia (Polri) sebagai pihak eksternal," ucap dia.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pernah mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi positif dan negatif dari pelaksanaan pilkada langsung. Namun, dia tidak pernah menyebut bahwa Kepolisian yang akan menginisiasi evaluasi pilkada langsung.
 Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung menyatakan pihaknya menggelar diskusi tentang evaluasi pilkada langsung untuk mempersiapkan diri Pilkada 2020 dalam aspek keamanan (CNNIndonesia/Abi Sarwanto) |
Sementara itu, Ketua KPUD Sumut Herdensi Adnin mengaku hadir karena diundang oleh Polda Sumut. Herdensi mengatakan ada pula perwakilan Bawaslu Sumut dan beberapa perwakilan partai politik yang hadir bersamanya.
"Ya sebenarnya bukan Polda Sumut yang kemudian mengajak diskusi itu. Polda Sumut itu memfasilitasi saja sebenarnya. Jadi ada penelitian, kerja sama antara LIPI dengan Polri terkait dengan evaluasi pelaksanaan pilkada," kata Herdensi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa malam (3/12).
Herdensi menjelaskan saat itu setiap perwakilan memberikan pandangan. Diskusi soal opsi pengembalian pilkada ke DPRD juga sempat mencuat. Ide itu tercetus dari perwakilan parpol, tapi Herdensi enggan merinci identitas.
Herdensi mengatakan ada beberapa kritik dari peserta diskusi terhadap tema yang diusung oleh kepolisian.
"Kalau di tema mereka kan 'Untung Rugi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah', kalau saya enggak salah ya. Itu dikritisi oleh peserta, harusnya bukan untung rugi, tapi juga positif-negatif. Pasti ada positif di antara beberapa catatan negatifnya," tutur dia.
CNNIndonesia.com sudah berusaha meminta konfirmasi ke Polda Sumut melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan. Namun, tak ada respons.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK