Canda Paloh: Lembaga Survei Paling Anti Pilkada Tak Langsung

CNN Indonesia | Minggu, 24/11/2019 07:34 WIB
Ketum Partai NasDem Surya Paloh sepakat pengembalian pilkada ke DPRD selama hasil konsensus masyarakat dan menyebut yang anti pada ide itu ialah lembaga survei. Ketum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung lembaga survei terkait pilkada tak langsung. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Surabaya, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku tak masalah dengan wacana pilkada yang prosesnya bakal dikembalikan ke DPRD. Sembari berkelakar, ia menyebut yang paling tak setuju dengan perubahan sistem itu adalah lembaga survei.

"Saya pernah sambil sedikit agak humor, ganggu, yang paling menentang tidak pilkada langsung ini balik ke DPRD, siapa? Lembaga survei," kata dia, di sela Perayaan HUT kedelapan Partai NasDem, di JX Internasional, Surabaya, Sabtu (23/11).

Lebih lanjut, ia pun mengatakan pihaknya pernah membahas perihal pilkada langsung ini bersama para akademisi perguruan tinggi. Hasilnya, kata Surya, disepakati bahwa pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota sebaiknya digelar tak secara langsung dan dikembalikan kepada DPRD.


"Kami sampai pada kesimpulan untuk tingkat kabupaten dan kota sepakat sebenarnya agar bukan lagi secara langsung, pada waktu itu, tapi kembali kepada pemilihan melalui katakanlah DPRD," kata dia.

Surya mengatakan setuju dengan hal itu selama sesuai konsensus dan kehendak rakyat.

"Kalau memang diskursus memang mengarah ke arah itu (pilkada melalui DPRD) kenapa tidak? Tetapi artinya tidak ada misalnya blocking harus mempertahankan model pilkada yang seperti ini secara absolut hidup mati, tidak. Bagi NasDem tidak begitu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
"Atau harus memaksakan sebaliknya, pilkada yang seperti ini harus berubah, menjadi pilkada yang langsung dipilih oleh DPR, tidak juga begitu," sambungnya.

Surya pun meminta seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif membahas wacana ini sebagai diskursus atau ajang pertukaran ide.

"Saya pikir ini bagus untuk membangun peran partisipasi publik yang lebih terlibat, dalam perubahan yang cukup strategis bagi seluruh tatanan kehidupan kebangsaan kita, termasuk masalah-masalah pilkada pemilu dan sebagainya," ungkapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Menurutnya pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Mantan Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar, menurut hitungan Tito.

Salah satu opsi yang disodorkannya adalah pilkada asimetris, yakni pilkada langsung hanya digelar di beberapa wilayah yang dianggap punya indeks kedewasaan berdemokrasi yang signifikan. Yang lainnya digelar di DPRD.

Diketahui, sejumlah lembaga survei kerap merilis tingkat elektabilitas atau keterpilihan para kandidat di daerah serta sebagiannya memberi jasa konsultasi politik.

(frd/arh)