Komisioner Soroti Prioritas Penanganan Kasus di KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar mengatakan pimpinan periode mendatang bakal membicarakan prioritas kasus yang tengah ditangani KPK.

Hal itu dilakukan mengingat KPK memiliki tenggat waktu 2 tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Pasti di pimpinan akan dilihat mana yang prioritas. Karena kan kami akan ada induksi dari (tanggal) 16 (Desember 2019) sebelum pelantikan. Jadi, kita akan mulai belajar dengan berbagai hal di sini. Penyesuaian," ucap Lili saat ditemui dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12).

Lihat juga: Hari Antikorupsi, KPK Prihatin Napi Korupsi Bisa Ikut Pilkada

Aturan ini menjadi masalah tersendiri bagi lembaga antirasuah tersebut. Pasalnya, terdapat beberapa kasus yang penanganan perkaranya membutuhkan waktu lebih dari dua tahun. Satu di antara contoh kasus tersebut adalah proses pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II.

Kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino itu sudah berusia lebih dari 4,5 tahun. Penanganan perkara ini terkendala audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih lanjut, dalam keterangannya Lili juga mengharapkan agar Hakordia dapat diperingati setiap dua tahun sekali dengan catatan korupsi telah berkurang. Ia berujar, bersama dengan empat koleganya, akan membuat program yang dapat meminimalisir perilaku koruptif.

"Enggak juga meminimalisir, paling tidak program kita coba lakukan, lalu bolehkah ke depannya mungkin dua tahun sekali, ya. Tadi kita juga sudah diskusi dengan teman, kolega, ada Pak Alex [Alexander Marwata] juga. Jadi, mungkin kita langsung kampanyekan di lapangan," kata dia.

Lihat juga: KPK Tak Pedulikan Tersangka Meikarta Mengadu ke Jokowi

Pimpinan KPK terpilih Firli Bahuri enggan menanggapi permintaan wawancara segenap awak media. Ia hanya mengirimkan pesan tertulis yang pada intinya juga berharap agar Hakordia tak lagi diperingati.

"Saya berharap suatu saat kita tidak lagi melaksanakan peringatan hari korupsi sedunia karena negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi," ujar Firli melalui keterangan tertulis, Senin (9/12).

Guna mewujudkan negara bersih dari korupsi, Firli meminta kerja sama semua pihak dalam menjalankan tugas pokok sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Di mana KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan atas pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan publik, koordinasi dengan seluruh instansi berwenang terkait penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, hingga melaksanakan keputusan pengadilan dan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Tugas-tugas tersebut tidak akan efektif tanpa bekerja sama, bersinergi dengan seluruh instansi, elemen bangsa, pimpinan lembaga baik pemerintah, swasta, kalangan dunia usaha, para tokoh-tokoh (agama, adat, pemuda, masyarakat, pendidikan, budayawan)," tutur Firli.

[Gambas:Video CNN]
(ryn/rea)