Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan memamerkan penghargaan pimpinan anti korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
Kemenpan RB). Anies menyebut penghargaan ini merupakan bentuk komitmen seorang pemimpin.
Menurut Anies, penghargaan ini tidak hanya ditujukan kepada dirinya, melainkan kepada semua jajaran di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
"Zona integritas ini diberikan kepada pimpinan dan jajaran. Penghargaan ini diberikan bukan sekadar inovasinya tapi juga kepada komitmen pemimpinnya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mengatakan indikator penghargaan ini diambil dari survei persepi dan survei kualitas layanan yang dilakukan Kemenpan RB. Dari seluruh pemerintah daerah hanya dua daerah yang mendapatkan penghargaan.
"Kualitas layanan kita juga diukur dari situ, (penghargaan) Menpan RB hanya diberikan kepada dua gubernur yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur," ujar dia.
Selain Anies, sejumlah dinas di DKI juga mendapatkan penghargaan. Di antaranya PTSP, RSUD Pasar Minggu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung, dan PKB Ujung Menteng.
Selain kepada Anies dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, penghargaan juga diberikan kepada jaksa agung dengan 55 penghargaan, Ketua Mahkamah Agung dengan 62 penghargaan, Menteri Keuangan dengan 149 penghargaan, Menkumham dengan 43 penghargaan.
Kemudian Menhub dengan 12 penghargaan, Menteri Perindustrian dengan 6 penghargaan, Menteri Luar Negeri dengan 8 penghargaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan 7 penghargaan, Menteri Agama dengan 5 penghargaan, Kepala BPOM dengan 7 penghargaan.
[Gambas:Video CNN]Selanjutnya Kapolri dengan 41 penghargaan, Mendikbud dengan 10 penghargaan, dan dokter Terawan sebagai agen pelopor membangun unit kerja di RSPAD Gatot Subroto.
Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo menyatakan, terdapat sejumlah tahapan yang bagi kementerian/lembaga dan pemda untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
Pertama, pencanangan zona integritas pada unit kerja. Kedua, pembangunan terhadap enam area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kemudian penilaian tim internal dan evaluasi tim penilai nasional. Selanjutnya penetapan predikat unit kerja, dan terakhir penyerahan penghargaan," ucap Tjahjo.
(ctr/osc)