Mahfud Jelaskan Beda Sogokan Pilkada Langsung dan Lewat DPRD

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan ekses negatif dari penyelenggaraan pilkada langsung maupun tak langsung melalui DPRD telah menimbulkan politik uang yang sangat besar.

Mahfud lantas menyatakan karakteristik politik uang yang ditimbulkan dalam gelaran pilkada langsung sifatnya eceran karena harus menyogok masyarakat secara langsung untuk mendulang suara.

Lihat juga: Parpol dan Calon Tak Mutu, Problem Utama Ongkos Mahal Pilkada

"Harapannya tak ada politik uang. Tapi kemudian sama aja... Ternyata kalau lewat rakyat itu eceran, sama saja, tambah boros. Sama. Itu eksperimen dari pilkada kita," kata Mahfud di Inews Tower, Jakarta, Kamis (12/12).

Sama seperti Pilkada langsung, Mahfud menyatakan pemilihan tak langsung melalui DPRD juga menimbulkan ekses yang sama. Bahkan, politik uang yang ditimbulkan lebih masif melalui cara 'borongan' dengan menyogok anggota DPRD.

"Kalau lewat DPRD politik uangnya itu borongan, lewat agen-agen," kata dia.

Barang bukti politik uang dalam pemilu. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Tak berhenti sampai di situ, Mahfud mengatakan ekses negatif pemilihan tak langsung membuat DPRD menjadi institusi yang kerap mendominasi kepala daerah. Hal itu pernah terjadi saat masa orde baru berkuasa puluhan tahun silam.

Lihat juga: Mahfud Harap Larangan Eks Napi Berlaku Juga untuk DPR dan DPD

Kala itu, Mahfud bercerita bahwa DPRD kerap melakukan teror kepada kepala daerah dengan berbagai ancaman. Semisal ancaman laporan pertanggungjawabannya ditolak hingga ancaman pelengseran terhadap kepala daerah.

"Korbannya dulu ada kepala daerah di Riau ada. Diteror lalu dilengserkan," kata dia.

Melihat hal itu, Mahfud berpandangan pilkada langsung dengan segala plus minusnya merupakan mekanisme yang sudah menjadi pilihan rakyat saat ini.

Mahfud juga menjelaskan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia belakangan ini tak terlalu mengecewakan dengan digelarnya pilkada langsung.

Ia merinci bahwa indeks persepsi demokrasi Indonesia pada 2017 menyentuh angka 72.18. Angka itu mengalami kenaikan pada 2018 lalu yang menyentuh 72.39.

"Mudah-mudahan 2019 pemilu kemarin itu naik. Dan yang akan datang, mari kita bersama-sama jaga pilkada ini agar meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata dia.

Lihat juga: KPK Tunggu Konsep Teknis Putusan MK soal Koruptor di PKPU

[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)