Demokrat Minta Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat meminta pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) kembali dipisah atau tidak dilangsungkan secara serentak seperti pada Pemilu 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan usulan Demokrat tersebut lantaran syarat untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di Pilpres 2019 lalu bermasalah. 

"Penyelenggaraannya juga mungkin, pileg dan pilpres itu dilakukan bersamaan itu juga penuh dengan permasalahan," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Dia menerangkan bahwa permintaan tersebut merupakan masukan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait maraknya politik identitas dan catatan buruk lainnya di Pilpres 2019 adalah sebuah masukan saat berpidato di Jakarta Convention Center, Rabu (11/12).

Permasalahan, misalnya, banyak panitia penyelenggara Pemilu yang meninggal dan perpecahan di tengah masyarakat.

Lihat juga: SBY Harap Belanja APBN Pemerintahan Jokowi Dorong Ekonomi

Seperti diketahui, sebagian besar partai politik ingin pileg dan pilpres tidak lagi digelar serentak seperti pada Pemilu 2019 lalu. Mayoritas parpol mendorong agar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi guna merealisasikan hal itu.

Sejauh ini, PDIP, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat ingin pileg dan pilpres kembali dipisah. Tinggal PKS dan PKB yang belum menentukan sikap.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan awal terkait revisi UU Pemilu.

Lihat juga: Mahfud Harap Larangan Eks Napi Berlaku Juga untuk DPR dan DPD

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, salah satu hal yang melatarbelakangi pembahasan tersebut ialah terkait wacana memisahkan kembali penyelenggaraan pileg dan pilpres.

Namun Arwani menyatakan bahwa pembahasan terkait revisi UU Pemilu di Komisi II DPR belum dilakukan secara mendalam.

"Di rapat internal sudah, tetapi baru sebatas pembahasan awal karena untuk urgensi revisi UU Pemilu, materinya sejauh mana begitu saja tapi belum sampai mendalam," ucapnya. (mts/ain)