Anak Buah Nadiem Klaim Sudah Evaluasi UN Sebelum Dikritik DPR

CNN Indonesia | Sabtu, 14/12/2019 11:26 WIB
Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno mengklaim telah mengevaluasi ujian nasional secara komprehensif sebelum dikritik Komisi X DPR. Ilustrasi ujian nasional (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim telah melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan ujian nasional sebelum diminta oleh Komisi X DPR saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu. Kemendikbud ingin mengganti UN dengan asesmen mulai 2021 mendatang.

"Saya kira itu betul harus dievaluasi dulu dan kami memang sudah punya evaluasinya," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Totok Suprayitno di Jakarta, Jumat (13/12).

"Sebelum ada keputusan ini kami sudah punya evaluasi," tambahnya.


Totok mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi secara komprehensif. Terutama mengenai UN yang lebih mengutamakan aspek kognitif atau content knowledge.

Kendati demikian, Ia tidak merinci mengenai proses evaluasi tersebut. Totok juga belum mau menjelaskan langkah yang akan dilakukan oleh pihaknya ke depan setelah dihujani kritik dalam rapat bersama DPR.

"Padahal seharusnya, kompetensi yang harus dikuasai, kemampuan yang harus dikuasai siswa adalah bernalar," kata dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan bakal mengganti ujian nasional dengan asesmen terhadap siswa pada 2021 mendatang. Pelaksanaan ujian nasional terakhir bakal dilakukan pada 2020.
[Gambas:Video CNN]
Saat rapat bersama Komisi X DPR, Nadiem dihujani kritik ihwal rencananya itu. Salah satu kritik disampaikan anggota DPR Fraksi Gerindra Sudewo. Ia berpendapat Nadiem seharusnya jangan terburu-buru menghapuskan UN.

Nadiem mengumumkan itu saat rapat koordinasi nasional dengan dinas pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta. Dia yakin bahwa ujian nasional selama ini kerap membebankan siswa.

"Kenapa? Karena apa yang dirancang bahwa UN akan diubah jadi asesmen ini sesuatu yang belum teruji. Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah bagus tapi implementasinya justru lebih buruk dari UN," kata Sudewo kepada Nadiem dalam ruang rapat Komisi X di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/12).

Sudewo mempertanyakan apa mekanisme yang akan diterapkan untuk menyeleksi penerimaan siswa di masa yang akan datang jika UN dihapuskan.

Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan menggantikan UN juga dinilai harus bebas dari subjektivitas. Jika tidak jelas, ia khawatir akan muncul tindakan anarkis di lingkungan masyarakat.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengkritik penghapusan ujian nasional. Menurut JK, semangat belajar siswa otomatis akan turun jika ujian nasional dihapuskan. Bahkan, JK menyebut generasi muda bakal menjadi lembek andai ujian nasional benar-benar dihapuskan.
(mjo/bmw)