PKS Dukung Nadiem Hapus UN dengan Catatan Keras

CNN Indonesia | Senin, 16/12/2019 07:17 WIB
PKS Dukung Nadiem Hapus UN dengan Catatan Keras Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mendukung penghapusan ujian nasional. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Surabaya, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang bakal mengganti Ujian Nasional (UN) pada 2021, dengan sejumlah catatan.

"Kami mendukung dihapuskannya UN, tetapi juga dengan catatan yang sangat keras," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di sela Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur, Surabaya, Minggu (15/12).

Menurutnya, kebijakan itu didukungnya asal pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Dia mengatakan Kemendikbud harus melakukan kajian mendalam, karena hal itu berkaitan dengan masa depan siswa dan sumber daya manusia.


"Yaitu agar kebijakan itu tidak diambil karena ketergesa-gesaan, karena asal menteri baru buat kebijakan baru. Haruslah berbasis kajian yang mendalam karena ini terkait masa depan anak-anak bangsa, nasib SDM, janganlah mereka terombang ambing oleh kebijakan yang selalu berubah pada setiap kementerian yang selalu berubah," ujarnya.


Hidayat berharap kebijakan alternatif pengganti UN harus bisa menghasilkan lulusan pelajar yang berkualitas dan bisa menjawab tantangan zaman.

"Yang dipentingkan dari adanya kebijakan-kebijakan itu adalah betul-betul untuk mendukung dan mendorong terjadinya peningkatan kualitas dari pada pendidikan kita, SDM pendidikan kita input dan ouputnya," ujarnya.

PKS Dukung Nadiem Hapus UN dengan Catatan KerasMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berencana menghapus ujian nasional pada 2021. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Selama ini, kata dia, UN bukanlah solusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Sebab menurutnya seluruh sekolah dan tenaga pendidik tentu memiliki input yang berbeda. Namun UN memaksa mereka memberikan hasil yang sama.

"Pemerintah tidak bisa memberdayakan input yang sama terhadap seluruh sekolah dan guru di Indonesia, maka ya sulit untuk diharapkan menghasilkan output yang sama, penyeragaman melalui UN bukanlah solusi," kata dia.


Kendati demikian, ia menambahkan, jangan sampai jika nanti kebijakan pengganti UN malah justru membuat pelajar menjadi malas, dan tak mempunyai motivasi belajar.

Dia mengatakan penghapusan UN harus diimbangi dengan menghadirkan alternatif baru yang membuat pelajar menjadi berkualitas dan bisa menjadi jawaban tantangan zaman.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membeberkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum yang menjadi pengganti format dalam Ujian Nasional (UN) pada 2021.

Ia mengatakan konsep Asesmen Kompetensi Minimum fokus pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi). Menurutnya, dua kompetensi dasar tersebut wajib dimiliki oleh setiap individu.


[Gambas:Video CNN] (frd/pmg)