Madrasah Tak Wajib Pakai 155 Buku Agama yang Direvisi Kemenag

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama tidak akan memaksa madrasah untuk menggunakan 155 buku pelajaran agama Islam baru pada tahun ajaran 2020/2021. Buku-buku tersebut saat ini sedang dalam proses revisi karena ada beberapa konten bermasalah, seperti soal khilafah.

Kepala Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi Kemenag Ahmad Hidayatullah mengatakan guru-guru di madrasah bisa saja menggunakan buku lama, asal pengajaran sesuai dengan kurikulum yang baru.

Lihat juga: Menag Buat Laman Pengawas Buku Agama Berkonten Radikalisme

"Tidak ada misalnya harus beli, harus ini, tidak ada. Itu sudah di dalam kelas, area proses pembelajaran adalah otoritas guru nanti. Kalau dia mampu mengeksplor buku yang lama, kurikulum baru perlu penambahan ini, penambah ini, silakan karena pembelajaran kita kan tidak terpaku dengan buku," kata Ahmad saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

Ahmad bilang Kemenag hanya menyiapkan bahan ajar baru untuk mempermudah madrasah menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum baru. Perombakan 155 buku juga dilakukan sebagai tugas Kemenag untuk mengawasi buku berkonten keagamaan sesuai UU Perbukuan.

Dia pun membantah perombakan 155 buku pelajaran agama sebagai lahan proyek Kemenag. Ahmad menjelaskan buku-buku itu akan dibuat ke dalam bentuk digital sehingga bisa diakses gratis oleh peserta didik.

Untuk buku fisik, Ahmad mengklaim pencetakan buku sepenuhnya ditangani Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) lewat e-katalog. Buku cetak akan didistribusikan ke madrasah dengan harga murah.

Lihat juga: Menag: Konten Khilafah Dipindah dari Fiqih ke Sejarah Islam

"Madrasah apabila ingin beli buku hard copy-nya bisa dibeli gunakan anggaran BOS (bantuan operasional sekolah) melalui buku murah tadi. Kemenag tidak mencetak, tidak menggandakan dalam bentuk paket besar atau proyek, tidak," ujar Ahmad.

Saat ini buku-buku itu telah masuk tahap penilaian oleh Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Kemenag. Ahmad menyebut setelah penilaian tahap satu, tim penyusun akan kembali memperbaiki konten buku-buku tersebut. Lalu pada pekan ketiga Januari 2020, 155 buku itu akan masuk ke penilaian tahap kedua sekaligus finalisasi.

"Di situ kita akan mendapatkan keputusan kelayakan buku itu untuk diterbitkan. Peluncurannya kemungkinan awal Februari 2020," tuturnya.

Revisi terhadap 155 judul buku pelajaran agama dari berbagai tingkatan madrasah dilakukan setelah temuan konten bermasalah seperti khilafah dan jihad. Ratusan judul buku yang direvisi berasal dari lima mata pelajaran yakni adalah Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Alquran dan Hadis, serta Bahasa Arab.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan pihaknya mengevaluasi konten-konten yang berpotensi salah dimaknai oleh peserta didik. Salah satunya konten mengenai khilafah.

[Gambas:Video CNN]
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik. Khilafah itu kan pernah ada dalam sejarah Islam sampai runtuhnya Turki Usmani kan, pada tahun 1923 ya," tutur Amin saat ditemui di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/11).

Revisi itu juga sejalan dengan perubahan kurikulum madrasah yang dilakukan Kemenag. Mereka merevisi konten-konten ajaran terkait khilafah dan jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah.

Lihat juga: PBNU Soal Khilafah Masuk Sejarah Islam: Lebih Baik Kisah Nabi

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan konten khilafah dan jihad dipindah dari pelajaran ilmu fiqih ke pelajaran sejarah Islam.

"Itu hanya dipindahkan dari tadinya itu masuk ke fiqih dipindahkan ke sejarah ya. Sejarah enggak boleh hilang, tapi di fiqih enggak ada lagi," ujar Menag di kantornya, Senin (9/12). (dhf/wis)