FPI Temukan Miras dan Kondom, Pemprov DKI Akan Evaluasi DWP

Antara, CNN Indonesia | Kamis, 19/12/2019 20:43 WIB
Sekda DKI Jakarta Saefullah mengaku bakal mengecek dan mengevaluasi penyelengaraan Djakarta Warehouse Project yang selama ini ditentang banyak pihak. Sekda DKI Jakarta Saefullah bakal mengevaluasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (M. Arby Rahmat Putratama)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta bakal melakukan evaluasi penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 lantaran diduga ada minuman keras dan alat kontrasepsi selama acara berlangsung yang ditemukan FPI. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku pihaknya bakal mengecek itu semua.

"Sudah lewat itu ah (acara DWP). Saya belum disampaikan evaluasi. Ya nanti kami cek, kami evaluasi bareng," Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta mengutip Antara, Kamis (19/12).

Front Pembela Islam (FPI) mengklaim telah menemukan minuman keras dan kondom di gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar pada 13-15 Desember lalu di JiExpo Kemayoran, Jakarta. Temuan itu juga sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta.


"FPI bersama para alim ulama sudah bertemu Gubernur DKI Selasa kemarin, dan sudah menyampaikan bukti bukti berbagai barang haram yang dijual di dalam area DWP," kata Sekretaris Umum FPI Munarman dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/12).

Meski begitu, Munarman enggan merinci bagaimana menemukan barang-barang tersebut. Dia lebih memilih untuk merahasiakannya.

"Ada (caranya), masak semua kita umumkan strategi dan taktik kita," kata Munarman.
[Gambas:Video CNN]
Penyelenggaraan DWP sendiri menuai protes sejumlah elemen masyarakat karena dinilai tidak sesuai norma dan budaya di Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta tetap mengizinkan DWP berjalan.

Salah satu pihak yang memprotes adalah FPI. Bagi FPI, acara tersebut hanya pesta pora. Tidak bermanfaat sehingga tidak perlu diberi izin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

FPI juga menganggap DWP bisa merusak generasi muda. Alasannya, FPI menyebut begitu banyak minuman dan makanan haram yang beredar di DWP.

Namun, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali tetap memberi izin. Orang yang kini sudah dicopot dari jabatannya itu menyebut Pemprov DKI senantiasa mendukung acara bernuansa kebudayaan.

"Ini sebagai bentuk perayaan kebinekaan yang dimiliki warga Jakarta pemprov DKI pada dasarnya mendukung segala bentuk aktivitas budaya dan kesenian yang bersifat positif," kata Alberto dalam akun Instagram resmi Pemprov DKI @pemprovdki, Kamis (12/12).
(bmw)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK