Gerindra: Penambahan Wakil KSP Tak Dibicarakan dengan DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan pihak Kementerian Sekretaris Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP) tak pernah berkonsultasi kepada anggota dewan legislatif terkait penambahan kursi Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Bahkan, kata dia, dalam rapat dengar pendapat dengan Mensesneg Pratikno dan Kepala KSP Moeldoko pada Bulan November 2019 lalu pun tak disinggung terkait rencana tersebut.

"Penambahan Wakil Kepala KSP tidak dikonsultasikan dengan DPR saat RDP dengan KSP, Mensesneg bulan November di Komisi II," kata Kamrussamad dalam keterangan resminya, Jumat (27/12).

Kamrussamad keberatan dengan penambahan posisi wakil KSP. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ingin melakukan penyederhanaan birokrasi.

Lihat juga: Jokowi Tambah Wakil KSP, PKS Kembali Ingatkan Janji Kampanye

Ia menyatakan ada inkonsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan Jokowi saat mengeluarkan kebijakan tersebut. Tatkala eselon 3 dan 4 dihapuskan, namun justru melahirkan jabatan baru di lingkungan Istana.

"Malah di lingkungan istana bertambah. Apalagi telah ada penambahan stafsus Presiden," kata dia.

Lebih lanjut, Kamrussamad menilai penambahan Wakil KSP justru membebani keuangan negara. Ia mengimbau kepada para pembantu Jokowi agar tak memberikan masukan kebijakan yang membebani keuangan negara.

[Gambas:Video CNN]
Apalagi target pendapatan negara melalui Pajak tidak terpenuhi," kata dia.

Melihat hal itu, Kamrussamad berencana pihaknya akan memanggil Mensesneg dan Kepala KSP ke DPR untuk dimintai keterangannya terkait penambahan jabatan baru tersebut. Pemanggilan itu akan dilajukan usai DPR selesai reses pada Januari tahun 2020 mendatang.

"Semoga ini bukan karena tekanan Parpol pendukung yang belum dapat jatah sehingga perlu bagi bagi kekuasaan," kata dia.

Lihat juga: Perpres Baru, Moeldoko Punya Wakil KSP dan Lima Staf Khusus

(rzr/kid)