Tak Mau Masa Lalu Disalahkan, Demokrat Minta Pansus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan pihaknya mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk menyelesaikan kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Biar sekalian terang benderang baiknya DPR bentuk Pansus aja," kata Jansen kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/12).

Lihat juga: Golkar dan PPP Dukung Pansus Jiwasraya

Jansen menyebut pembentukan Pansus DPR tersebut bertujuan agar semua pihak mencari solusi dan tak saling sibuk menyalahkan masa lalu.

Menurutnya, Pansus itu nantinya bisa untuk memanggil para Menteri BUMN sejak era pemerintahan presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

"Biar diuji di masa siapa Jiwasraya ini hancur, beli saham ugal-ugalan 'bobrok' tak bertanggungjawab," cetusnya.

Jansen menyatakan aktor-aktor yang berkaitan dengan Jiwasraya sejak zaman pemerintahan Megawati sampai Jokowi masih bisa dimintai keterangannya oleh DPR. Ia secara khusus menyebut dua menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani dan Bambang Brodjonegoro, yang juga pernah menjadi menteri di masa presiden ke-6 SBY.

"Kalian kan tiap hari jumpa, tanyakan aja ke mereka itu soal Jiwasraya ketimbang terus menyalahkan ke belakang," kata Jansen.

Senada, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto berharap DPR menggunakan hak angket terkait persoalan Jiwasraya.

Lihat juga: DPR Bahas Usulan Pansus Jiwasraya Januari 2020

"Saya secara pribadi berharap agar DPR bisa menggunakan hak angketnya untuk segara membuat Pansus Angket Jiwasraya. Jangan sampai pemerintah ada keengganan dan tidak serius dalam menyesaikan Jiwasraya ini. Saatnya DPR sebagai wakil rakyat menggunakan hak pengawasannya," kata dia.

Didik menekankan bahwa persoalan Jiwasraya bukan hanya persoalan hukum. Ia menyatakan ada persoalan lain yang harus diungkap dan dicarikan jalan keluarnya, termasuk perlindungan terhadap para nasabahnya.

"Dugaan kejahatan keuangan yang melibatkan berbagai pihak, kurang maksimalnya OJK dalam melakukan pengawasan, langkah-langkah pemerintah yang dianggap kurang konstruktif dan konkret, dan potensi iklim lembaga keuangan yang terganggu terus menghantui," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Sekretaris Jendral Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta agar Jokowi tak menyalahkan sejarah dengan menyalahkan pemerintah sebelumnya terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kepada tuan, persoalan bangsa ini memang selalu ada, untuk itu butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan bukan hanya 'ingin' dan 'menyalahkan sejarah'," cuit Hinca, dalam akun Twitter pribadinya @hincapandjaitan, Kamis (19/12).

Sebelumnya, Jokowi mengatakan kasus asuransi Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu. Ia menyebut kasus ini merupakan masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.


(rzr/arh)