Wakil Ketua DPR Sebut Tiga Fraksi Setuju Pansus Jiwasraya
CNN Indonesia
Senin, 30 Des 2019 15:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan setidaknya ada dua sampai tiga fraksi yang secara informal sudah menyampaikan persetujuannya untuk membentuk panitia khusus (pansus) kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Kalau secara informal, mungkin baru 2-3 fraksi, tapi nanti kita liat secara formalnya," kata dia di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).
Meski demikian, ia enggan menyebut fraksi mana saja yang sudah menyetujui pembentukan Pansus tersebut.
Dasco, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, hanya menyatakan pihaknya segera menggelar rapat pimpinan untuk melihat pemetaan pendapat fraksi soal pansus ini setelah reses pada Januari 2020.
"Yang penting dicari kemana uangnya, lalu gimana solusinya, kan kasian ini nasabah-nasabah yang sekian banyak kehilangan uangnya, nanti dicari solusinya gimana asuransi Jiwasraya terbantu semuanya," tutur dia.
Dasco turut menjelaskan bahwa usulan pembentukan Pansus mencuat karena menyangkut lintas alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Diketahui, tiga AKD yang berwenang untuk menyelidiki masalah tersebut diantaranya Komisi VI, Komisi XI, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Melihat hal itu, Dasco menyatakan DPR juga akan menggelar rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi XI untuk menyamakan persepsi pembentukan pansus usai reses.
"Jadi begini, komisi XI dan komisi VI itu kan memang sudah meminta membuat surat untuk mengadakan secara khusus audit, ya, terhadap jiwasraya. dan saya pikir komisi VI dan komisi XI dalam rapim yang akan datang ada usulan untuk membikin pansus terhadap Jiwasraya," kata Dasco.
PDIP Dukung
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Evita Nursanty mengaku mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya demi memperkuat pengawasan dewan dalam mengungkap kasus itu.
"Kita akan cari akar masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya yang terbaik, bagi nasabah, bagi Jiwasraya, bagi BUMN dan bagi industri dan bagi semua stakeholders yang terkait," kata dia.
Selain itu, Evita menyatakan pihaknya turut mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tersebut. Kejagung sebelumnya telah meminta pihak imigrasi mencegah sedikitnya 10 orang terkait dugaan skandal Jiwasraya.
[Gambas:Video CNN]
Ia berharap Kejagung dapat menyelidiki dengan tuntas kasus tersebut agar penegakkan hukum berjalan dengan maksimal.
"Kita lihat seperti apa hasil penyidikan yang dilakukan terkait dugaan korupsi atau kejahatan lain, dan kita harapkan adanya penegakan hukum yang tegas demi perbaikan ke depan," kata dia.
Diketahui, sejumlah partai sudah menyatakan dukungannya soal pembentukan pansus atau panitia kerja (panja) Jiwasraya. Di antaranya, Partai Demokrat, PKB, dan PPP.
(rzr/arh)
"Kalau secara informal, mungkin baru 2-3 fraksi, tapi nanti kita liat secara formalnya," kata dia di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting dicari kemana uangnya, lalu gimana solusinya, kan kasian ini nasabah-nasabah yang sekian banyak kehilangan uangnya, nanti dicari solusinya gimana asuransi Jiwasraya terbantu semuanya," tutur dia.
 Foto: CNN Indonesia/Fajrian |
Melihat hal itu, Dasco menyatakan DPR juga akan menggelar rapat gabungan antara Komisi VI dan Komisi XI untuk menyamakan persepsi pembentukan pansus usai reses.
"Jadi begini, komisi XI dan komisi VI itu kan memang sudah meminta membuat surat untuk mengadakan secara khusus audit, ya, terhadap jiwasraya. dan saya pikir komisi VI dan komisi XI dalam rapim yang akan datang ada usulan untuk membikin pansus terhadap Jiwasraya," kata Dasco.
Terpisah, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Evita Nursanty mengaku mendukung pembentukan Pansus Jiwasraya demi memperkuat pengawasan dewan dalam mengungkap kasus itu.
"Kita akan cari akar masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya yang terbaik, bagi nasabah, bagi Jiwasraya, bagi BUMN dan bagi industri dan bagi semua stakeholders yang terkait," kata dia.
Selain itu, Evita menyatakan pihaknya turut mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tersebut. Kejagung sebelumnya telah meminta pihak imigrasi mencegah sedikitnya 10 orang terkait dugaan skandal Jiwasraya.
[Gambas:Video CNN]
Ia berharap Kejagung dapat menyelidiki dengan tuntas kasus tersebut agar penegakkan hukum berjalan dengan maksimal.
"Kita lihat seperti apa hasil penyidikan yang dilakukan terkait dugaan korupsi atau kejahatan lain, dan kita harapkan adanya penegakan hukum yang tegas demi perbaikan ke depan," kata dia.
Diketahui, sejumlah partai sudah menyatakan dukungannya soal pembentukan pansus atau panitia kerja (panja) Jiwasraya. Di antaranya, Partai Demokrat, PKB, dan PPP.
(rzr/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK