PKS Setuju PBNU, Sebut Era Jokowi Kerap Krimininalisasi Sipil
CNN Indonesia
Sabtu, 04 Jan 2020 05:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari setuju dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj yang menyatakan keadilan di masa pemerintahan Joko Widodo masih jauh dari harapan.
Fathul mengatakan, PKS selalu mengkritik keadilan dalam hukum dan ekonomi selama pemerintahan Jokowi. Dari sisi hukum, ia menilai pemerintahan Jokowi kerap menjadikan hukum sebagai instrumen kriminalisasi terhadap warga sipil.
"Soal keadilan hukum dan demokrasi, bahkan YLBHI pun pernah menyampaikan bahwa pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, hukum dijadikan alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil," kata Fathul kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).
Fathul pun menyayangkan masih terjadinya kriminalisasi masyarakat sipil di periode pertama Jokowi. Sebab, hal itu berkebalikan dengan semangat keadilan hukum dan demokrasi yang sudah diperjuangkan saat reformasi 1998. Terlebih lagi Indonesia sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 2005 lalu sebagai landasan berdemokrasi.
"Itu seharusnya ditegakkan dalam kehidupan demokrasi kita," kata dia.
Pun demikian dari sisi ekonomi di masa pemerintahan Jokowi, ia sebut, memprihatinkan. Fathul memberi contoh kinerja ekonomi pemerintahan di bawah kendali Jokowi tidak berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan. Baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019.
"Begitu pula dengan angka pengangguran, kemiskinan, walaupun angkanya relatif. Belum lagi ketika kemarin mencuat isu kenaikan iuran BPJS yang memperlihatkan kurang pekanya pemerintah di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat," kata dia.
Ketum PBNU Said Aqil sebelumnya mengatakan keadilan sosial yang sejatinya adalah output dan nilai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan nilai yang tertinggal dibanding nilai-nilai yang lain. Maksudnya keadilan bagi masyarakat di era Jokowi ini masih jauh dari harapan.
"Jadi Sila ke-5 lah yang paling kami rasakan jauh panggang dari api. Jauh dari kenyataan," ujar Said dalam acara 'Refleksi dan Tausiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2020' di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).
[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)
Fathul mengatakan, PKS selalu mengkritik keadilan dalam hukum dan ekonomi selama pemerintahan Jokowi. Dari sisi hukum, ia menilai pemerintahan Jokowi kerap menjadikan hukum sebagai instrumen kriminalisasi terhadap warga sipil.
"Soal keadilan hukum dan demokrasi, bahkan YLBHI pun pernah menyampaikan bahwa pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, hukum dijadikan alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil," kata Fathul kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu seharusnya ditegakkan dalam kehidupan demokrasi kita," kata dia.
"Begitu pula dengan angka pengangguran, kemiskinan, walaupun angkanya relatif. Belum lagi ketika kemarin mencuat isu kenaikan iuran BPJS yang memperlihatkan kurang pekanya pemerintah di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat," kata dia.
Ketum PBNU Said Aqil sebelumnya mengatakan keadilan sosial yang sejatinya adalah output dan nilai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan nilai yang tertinggal dibanding nilai-nilai yang lain. Maksudnya keadilan bagi masyarakat di era Jokowi ini masih jauh dari harapan.
"Jadi Sila ke-5 lah yang paling kami rasakan jauh panggang dari api. Jauh dari kenyataan," ujar Said dalam acara 'Refleksi dan Tausiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2020' di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).
[Gambas:Video CNN] (rzr/osc)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK