Tito Terbitkan Edaran Agar Kepala Daerah Antisipasi Bencana
CNN Indonesia
Selasa, 07 Jan 2020 21:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran terkait antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Surat Edaran itu tertanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan bagi Gubernur dengan Nomor 360/132/SJ dan kepada Bupati/Walikota dengan Nomor 360/131/SJ.
"Sehingga kepala daerah diminta melakukan langkah-langkah strategis," kata Tito dalam keterangan resminya, Selasa (7/1).
Lebih lanjut, Tito meminta para kepala daerah untuk menjalankan beberapa upaya untuk meminimalisasi dampak bencana yang terjadi.
Di antaranya, Tito meminta membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan informasi prakiraan cuaca dan/atau peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
"Itu untuk mengetahui perkembangan situasi terkini," kata Tito.
Tak hanya itu, Tito meminta para kepala daerah, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah. Kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan jajaran TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
"Lalu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya," kata Tito.
Selain itu, Tito meminta para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup. Hal itu agar siap digunakan setiap saat ketika daerah dalam keadaan darurat bencana.
"Lalu menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya," kata Tito.
Terakhir, Tito meminta kepala daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat. Ia juga meminta untuk mengaktifkan rencana kontingensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)
Surat Edaran itu tertanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan bagi Gubernur dengan Nomor 360/132/SJ dan kepada Bupati/Walikota dengan Nomor 360/131/SJ.
"Sehingga kepala daerah diminta melakukan langkah-langkah strategis," kata Tito dalam keterangan resminya, Selasa (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antaranya, Tito meminta membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan informasi prakiraan cuaca dan/atau peringatan dini dari BMKG, BNPB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
 Sejumlah relawan membantu warga menyeberangi Sungai Ciberang untuk dievakuasi ke tempat aman di Kampung Susukan, Lebak, Banten, Kamis (2/1/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas) |
Tak hanya itu, Tito meminta para kepala daerah, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah. Kepala daerah juga harus berkoordinasi dengan jajaran TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya.
"Lalu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir/longsor dan risiko akibat bencana lainnya," kata Tito.
Selain itu, Tito meminta para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang cukup. Hal itu agar siap digunakan setiap saat ketika daerah dalam keadaan darurat bencana.
"Lalu menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya," kata Tito.
Terakhir, Tito meminta kepala daerah untuk mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat. Ia juga meminta untuk mengaktifkan rencana kontingensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK