Soal Natuna, PDIP Minta Tinjau Ulang Perjanjian dengan China
CNN Indonesia
Kamis, 09 Jan 2020 05:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Bendahara Umum PDIP sekaligus anggota Komisi I DPR Rudiyanto Tjen meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas menyikapi sengketa teritorial di perairan Natuna, Kepulauan Riau yang bersinggungan dengan China.
Salah satunya, ia meminta agar pemerintah bisa melakukan peninjauan kembali semua perjanjian yang melibatkan China jika negara tersebut tetap bersikukuh mengklaim perairan Natuna.
"Kalau seandainya masih saja menurut kita itu masih ngeyel itu, memang pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap. Ya, tentu saja meninjau kembali semua perjanjian atau kerja sama dagang atau apa saja yang kita lakukan dengan pemerintah China selama ini," kata Rudianto di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Tak hanya itu, Rudianto menilai penting untuk melakukan pengerahan militer bila China masih mengklaim perairan Natuna. Sebab, perairan di daerah Natuna secara legalitas masuk wilayah administratif Indonesia.
"Secara hukum saya pikir seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," katanya.
Rudianto juga berharap agar Kementerian Luar Negeri RI terus melakukan penekanan kepada pemerintah China. Ia mendesak agar kerja tersebut tak memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan sengketa.
"Kalau ini belum tuntas, pihak negara sebelah masih main-main sama Republik kita, saya pikir pendekatan operasi militer itu harus dilakukan untuk membawa wibawa bangsa republik kita," katanya.
Rudianto mengatakan semua upaya harus dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan RI. Ia pun menyatakan Komisi I DPR RI terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas upaya penekanan terhadap pemerintah China soal Natuna meskipun masih dalam masa reses.
"Jadi memang posisi sekarang, DPR sekarang reses tapi melalui percakapan-percakapab di group WhatsApp kita mendukung pemerimtah Indonesia melakukan penekanan kepada RRC ini," katanya.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)
Salah satunya, ia meminta agar pemerintah bisa melakukan peninjauan kembali semua perjanjian yang melibatkan China jika negara tersebut tetap bersikukuh mengklaim perairan Natuna.
Lihat juga:Jokowi Tegaskan Natuna adalah Wilayah NKRI |
"Kalau seandainya masih saja menurut kita itu masih ngeyel itu, memang pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap. Ya, tentu saja meninjau kembali semua perjanjian atau kerja sama dagang atau apa saja yang kita lakukan dengan pemerintah China selama ini," kata Rudianto di Kantor PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara hukum saya pikir seandainya China masih bermain-main di sana, pendekatan militer adalah pilihan paling bagus yang harus kita lakukan. Karena secara hukum nasional dan internasional itu menjadi hak Republik Indonesia," katanya.
 KRI Usman Harun-359 Unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada I menangkap Kapal Ikan Asing di Laut Natuna Utara. (CNN Indonesia/Fajrian) |
"Kalau ini belum tuntas, pihak negara sebelah masih main-main sama Republik kita, saya pikir pendekatan operasi militer itu harus dilakukan untuk membawa wibawa bangsa republik kita," katanya.
Rudianto mengatakan semua upaya harus dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan RI. Ia pun menyatakan Komisi I DPR RI terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk membahas upaya penekanan terhadap pemerintah China soal Natuna meskipun masih dalam masa reses.
"Jadi memang posisi sekarang, DPR sekarang reses tapi melalui percakapan-percakapab di group WhatsApp kita mendukung pemerimtah Indonesia melakukan penekanan kepada RRC ini," katanya.
[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK