Diminta Jokowi Normalisasi, Anies Sebut Itu Program Basuki
CNN Indonesia
Rabu, 08 Jan 2020 21:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan program normalisasi atau naturalisasi sungai merupakan program Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Dia menyampaikan itu ketika ditanya kapan bakal memulai normalisasi atau naturalisasi usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi penanganan banjir di Istana Kepresidenan.
"Itu dengan Pak Menteri (PUPR). Programnya program Pak Menteri," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).
Anies mengaku sudah membahas masalah normalisasi dan naturalisasi dengan Basuki pagi tadi. Menurutnya, program normalisasi sungai ini telah disepakati bersama dilakukan mulai dari hulu sampai hilir.
Namun, Anies tak menjawab kapan pihaknya akan memulai normalisasi tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa normalisasi atau naturalisasi ini adalah program jangka panjang.
"Itu jangka panjang. Jadi jangka pendek sekarang penanganan pada korban," ujarnya.
Terkait dengan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), Anies mengatakan pembebasan lahan sudah berjalan. Ia menyebut warga yang rumahnya terdampak sudah menyetujui untuk direlokasi.
Menurutnya, saat ini sudah proses appraisal. Setelah proses tersebut selesai, selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembayaran kepada rakyat atas tanah yang terkena.
"Dengan itu sudah tuntas, nanti Insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," tuturnya.
Anies tak tahu kapan proyek sodetan Sungai Ciliwung akan mulai dan selesai. Ia menyatakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memfasilitasi agar masyarakat mau mejual tanah yang terkena proyek sodetan.
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, pembayaran ganti rugi lahan pun dilakukan oleh Kementerian PUPR.
"Kami ini membantu dengan warganya. Ini kan APBN bukan APBD. Jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kita ini fasilitator, pembelian tanah oleh PUPR," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meneruskan kembali program normalisasi maupun naturalisasi terhadap sungai-sungai yang terdapat di wilayah Ibu Kota.
Kepala negara itu juga menginstruksikan Anies agar melanjutkan kembali proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Jokowi meminta Anies bisa menyelesaikan proyek itu pada tahun ini.
"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan hanya Ciliwung, tetapi juga terdapat Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Mookervaart, dan 14 sungai lainnya. Menurutnya, perlu penormalan kembali terhadap seluruh aliran sungai di Jakarta.
"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali, sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," tuturnya.
(fra/bmw)
Dia menyampaikan itu ketika ditanya kapan bakal memulai normalisasi atau naturalisasi usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat koordinasi penanganan banjir di Istana Kepresidenan.
"Itu dengan Pak Menteri (PUPR). Programnya program Pak Menteri," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Anies tak menjawab kapan pihaknya akan memulai normalisasi tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa normalisasi atau naturalisasi ini adalah program jangka panjang.
Terkait dengan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT), Anies mengatakan pembebasan lahan sudah berjalan. Ia menyebut warga yang rumahnya terdampak sudah menyetujui untuk direlokasi.
Menurutnya, saat ini sudah proses appraisal. Setelah proses tersebut selesai, selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembayaran kepada rakyat atas tanah yang terkena.
"Dengan itu sudah tuntas, nanti Insya Allah PUPR bisa langsung memberikan pembayaran, kemudian mulai penggarapan," tuturnya.
Anies tak tahu kapan proyek sodetan Sungai Ciliwung akan mulai dan selesai. Ia menyatakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya memfasilitasi agar masyarakat mau mejual tanah yang terkena proyek sodetan.
Menurutnya, pembayaran ganti rugi lahan pun dilakukan oleh Kementerian PUPR.
"Kami ini membantu dengan warganya. Ini kan APBN bukan APBD. Jadi pembelian tanahnya pun oleh Kementerian PUPR. Jadi kita ini fasilitator, pembelian tanah oleh PUPR," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meneruskan kembali program normalisasi maupun naturalisasi terhadap sungai-sungai yang terdapat di wilayah Ibu Kota.
Kepala negara itu juga menginstruksikan Anies agar melanjutkan kembali proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT). Jokowi meminta Anies bisa menyelesaikan proyek itu pada tahun ini.
"Saya kira bisa secepatnya dengan gubernur (DKI Jakarta) untuk bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahannya," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa sungai di Jakarta bukan hanya Ciliwung, tetapi juga terdapat Sungai Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, Mookervaart, dan 14 sungai lainnya. Menurutnya, perlu penormalan kembali terhadap seluruh aliran sungai di Jakarta.
"Semuanya saya kira perlu dilakukan penormalan kembali, sehingga aliran air yang ada di Jakarta bisa kembali normal," tuturnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK