Walhi Nilai Kebijakan Anies soal Lingkungan Belum Pro Rakyat

CNN Indonesia | Kamis, 09/01/2020 09:07 WIB
Walhi menyebut Anies Baswedan sudah mengeluarkan 17 kebijakan terkait lingungan, namun belum ada yang menjawab krisis lingkungan di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNNIndonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta meminta Anies Baswedan untuk membuat kebijakan yang lebih pro terhadap lingkungan. Sebab Walhi menemukan bahwa kualitas lingkungan hidup di Jakarta semakin menurun dan terus mengalami pencemaran.

Pengkampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi DKI Jakarta Rehwinda Naibaho mengatakan sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah ada 17 kebijakan terkait lingkungan hidup yang dikeluarkan. Dari semua kebijakan tersebut, Walhi menilai belum ada satu pun yang mampu menjawab krisis lingkungan yang sedang berlangsung.

Kebijakan-kebijakan itu juga belum pro rakyat, karena belum bisa menjamin bahwa masyarakat bisa mendapatkan kehidupan layak.


"Walhi Jakarta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada lingkungan dan meminta Anies segera melakukan percepatan pemulihan lingkungan hidup," kata Rewhinda saat Diskusi Tinjauan Lingkungan Hidup Jakarta 2020, di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/1).

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan pelibatan masyarakat di tingkat tapak dalam perencanaan pemulihan lingkungan hidup, seperti pemulihan sungai dan situ/waduk, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

"Artinya setiap peraturan itu harus melibatkan masyarakat. Misal sungai, sudah punya konsep naturalisasi, tapi praktiknya itu malah masyarakat nggak dilibatkan, harusnya masyarakat dilibatkan, yang lebih tahu masalahnya, mereka butuh apa, komunitas juga banyak kan di sepanjang sungai," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]
Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga belum bisa memberikan jaminan dalam hal memberikan respon cepat terhadap warga yang mengalami paparan pencemaran.

"Misal respon pemerintah ketika masyarakat mengalami paparan pencemaran gimana. Kemarin waktu kita mengalami paparan udara yang buruk dibiarin begitu aja kan," kata dia.

(yoa/osc)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK