Anies Janji Dukung Normalisasi-Naturalisasi Ala Pemerintah

CNN Indonesia | Kamis, 09/01/2020 17:25 WIB
Anies menyatakan contoh kerja sama yang akan dijalin adalah pembagian antara biaya pembebasan lahan sekitar sungai dan proyek sodetan di APBD dan APBN. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat ihwal normalisai dan naturalisasi sungai (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal saling berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRU), dalam melakukan normalisasi dan naturalisasi sungai guna mengantisipasi banjir. Komunikasi intensif akan dilakukan.

Sebelumnya, Anies tak mau menjawab pertanyaan wartawan ihwal kapan mulai melakukan normalisasi dan naturalisasi seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi.

"Kami support dan kita komunikasi intensif. Kemarin pagi pertemuan tim kita dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1).


Anies menjanjikan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR akan saling membantu.

Pemprov DKI membantu proyek normalisasi pemerintah pusat. Sebaliknya, Kementerian PUPR juga akan membantu proyek naturalisasi ala Pemprov DKI. Anies membantah pihaknya dan Kementerian PUPR bersitegang sehingga enggan saling berkoordinasi.

"Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR), semua program akan kita saling support, dan beliau juga sampaikan, mana yang naturalisasi kita bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita," lanjut dia.

Langkah konkret yang akan dilakukan Anies dalam waktu dekat yakni menerbitkan keputusan gubernur soal pembebasan lahan sekitar Sungai Ciliwung. Anies menyebut ada 118 bidang lahan yang akan dibebaskan.

"Yang pelebaran, netral tuh pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran, ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat," ujar Anies.

Anies mengatakan anggaran untuk pembebasan lahan untuk proyek normalisasi bakal diambil dari APBD DKI Jakarta. Sementara pembebasan lahan untuk menunjang proyek sodetan bakal ditanggung oleh APBN.

[Gambas:Video CNN]
Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, sejauh ini masih menghitung berapa harga tanah yang akan dibebaskan.

"Nanti kalau di-appraisal kemudian antara kementerian PUPR dengan warga dilakukan transaksi karena belanja tanah membeli ada dari APBN," tutup dia.

Presiden RI Jokowi sempat meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan normalisasi atau naturalisasi sungai-sungai di Jakarta. Tentu guna mengantisipasi banjir di musim hujan. Permintaan itu disampaikan saat Jokowi rapat dengan perwakilan sejumlah pemerintah daerah dan kementerian di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1).

Usai rapat, awak media bertanya kepada Anies kapan bakal mulai melakukan normalisasi atau naturalisasi seperti yang dikehendaki Jokowi. Namun, Anies tidak menjawab tegas dan berdalih bahwa itu program pemerintah pusat.

"Itu dengan Pak Menteri (PUPR). Programnya program Pak Menteri," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1).

(ctr/bmw)