Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat
PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan bahwa rapat kerja nasional (
rakernas) partainya akan membahas mengenai pemilihan kepala daerah pilkada 2020.
Dalam hal ini, Djarot menjelaskan bahwa akan ada pembahasan materi untuk memperkuat sumber daya manusia dan kader-kader partai menjelang pilkada.
"Ada materi khusus tentang politik elektoral," kata Djarot kepada wartawan saat ditemui di Geladi Resik Rakernas di JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot menjelaskan, berkaca dari banyaknya bencana alam yang terjadi belakangan ini, PDIP akan mulai menanamkan aspek lingkungan hidup dalam pola pengembangan daerah.
Hal itu nantinya yang akan menjadi strategi partai berlogo banteng moncong putih itu untuk mendominasi pilkada.
"Maka pembangunan lingkungan hidup ini harus masuk di dalam visi misi setiap calon di kepala daerah yang diusung oleh PDI-P," ujarnya.
Putra pertama Presiden RI Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi, Bobby Nasution berencana maju sebagai calon kepala daerah.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIPHasto Kristiyanto (kedua kanan) bergandengan tangan dalam Penutupan Rakernas PDIP di Bali, tahun lalu. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana) |
Gibran berniat memenangkan Pilwalkot Solo, sementara Bobby di Pilwalkot Medan.
Namun terakhir, terdapat beberapa pengurus cabang PDIP yang enggan mengusung dua orang terdekat RI 1 itu.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku sudah menegur para kader dan pengurus cabang PDIP di Kota Medan dan Kota Solo karena enggan untuk mengusung Gibran dan Bobby.
Menurutnya, pihak yang berhak mengeluarkan pernyataan strategis terkait pencalonan di Pilkada 2020 adalah ranah DPP PDIP.
"Ya, PAC sudah kami tegur, karena untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan pilkada itu berada di dewan pimpinan pusat partai," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurutnya, tugas pengurus cabang hanya mendengar aspirasi rakyat dan menyampaikannya ke DPP. Bukan sebaliknya, menyampaikan sikap penolakan tersebut kepada publik secara luas.
[Gambas:Video CNN] (mjo/pmg)