Rapat dengan KPU, Komisi II DPR akan Tanya OTT Wahyu Setiawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Selasa (14/1).

Salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat tersebut ialah seputar insiden terjaringnya eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lihat juga: Soal OTT, Komisi II Sebut Integritas KPU Mestinya Nomor Satu

"Isu aktual yang tentu akan ditanyakan mengenai peristiwa OTT yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (14/1).

Dia menerangkan, pihaknya juga akan bertanya seputar mekanisme di internal KPU dalam urusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

Politikus PPP itu juga berkata bahwa pihaknya ingin tahu langkah-langkah yang akan ditempuh KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

[Gambas:Video CNN]
"Kami percaya, selama sistem dibentuk dengan baik, akuntabel dan transparan, ada sistem untuk me-reject praktik suap seperti yang terjadi di Wahyu Setiawan," katanya.

Berangkat dari itu, lanjut Arwani, perbaikan dan pembentukan sistem di internal KPU harus segera dilakukan. Menurutnya, pemangku kepentingan pemilu seperti Bawaslu dan DKPP juga harus aktif.

Dia menambahkan, Komisi II DPR juga akan menanyakan sejumlah isu aktual lain seperti persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September 2020.

Lihat juga: Perludem Cium Kejanggalan Putusan MA soal PAW Harun Masiku

KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Ia diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu politikus PDIP Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

(mts/arh)