Sekitar 16 Juta Blanko KTP Siap, Prioritas untuk Pembuat Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah mempersiapkan 16 juta keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan akan diprioritaskan untuk warga yang baru membuat.

"Prioritas pertama ada diberikan kepada anak-anak yang baru pertama kali membuat KTP, anak 17 tahun," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (14/1).

Selain itu, Kemendagri juga memprioritaskan pencetakan E-KTP tersebut untuk warga yang kehilangan dokumen akibat bencana alam.

Lihat juga: Tito Minta Sri Mulyani Tambah Blanko e-KTP 30 Juta Keping

Dukcapil juga memprioritaskan warga yang telah melakukan perekaman data elektronik kependudukan dan memiliki surat keterangan, atau warga dengan data KTP siap cetak.

Namun, blangko E-KTP yang tersedia itu tidak akan digunakan untuk pencetakan dokumen bagi warga yang tinggal di daerah terdampak pemekaran wilayah ataupun perubahan wilayah administrasi.

"Jadi kalau ada pemekaran RT/RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana. Mengganti nama jalan, mengubah nama Kabupaten/Kota, itu tidak diprioritaskan," ucap Zudan.

Selain itu, blanko yang tersedia juga tidak akan digunakan untuk mengganti E-KTP yang ada masa berlakunya karena kartu itu tetap dianggap sah.

Ia menerangkan, hingga saat ini pihaknya sudah mendistribusikan 961 ribu keping blanko E-KTP ke sejumlah daerah berdasarkan pengajuan Dinas Dukcapil setempat. 

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan blanko E-KTP selama 2020 mencapai 41 juta keping, dengan asumsi terdapat pemekaran desa hingga provinsi sehingga ada penggantian perubahan wilayah administrasi.

Kendati demikian, Kemendagri baru bisa menyediakan 16 juta keping dari APBN 2020. Oleh sebab itu, pihaknya meminta penambahan anggaran untuk pengadaan blanko yang masih kurang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menyampaikan permintaan ini saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, ia enggan menyebut besar anggaran yang perlu ditambah oleh Kementerian Keuangan ke Kemendagri. Ia hanya mengisyaratkan kebutuhan anggaran cukup besar. (mjo/has)