Mahfud: Jangan Salah Paham Antara Nelayan Natuna dan Pantura

CNN Indonesia | Rabu, 15/01/2020 19:43 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan nelayan Natuna tetap menjadi prioritas meski pemerintah pusat memobilisasi nelayan dari Pantai Utara. Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri KKP Edhy Prabowo mengunjungi Natuna. (CNNIndonesia/Joko Panji Sasongko)
Natuna, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta nelayan Natuna tidak salah paham mengenai rencana pemerintah memobilisasi nelayan Pantai Utara ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Mahfud menjanjikan mobilisasi tersebut tak lantas membuat nelayan di Natuna terabaikan.

"Jangan sampai salah paham. Justru prioritas diberikan pada nelayan setempat," ujar Mahfud di KRI Semarang, Selat Lampa, Natuna, Rabu (15/1).

Mahfud menuturkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang memegang kendali atas daerah Natuna. Mahfud menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera menyusun hal teknis usai kunjungannya ke Natuna.


Dalam kesempatan itu, Mahfud membenarkan nelayan Pantura yang hendak dimobilisasi ke Natuna belum didaftarkan ke KKP. Sejauh ini, dia berkata pemerintah tengah melakukan inventarisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri KKP Edhy Prabowo mengatakan pihaknya tengah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna. Beberapa masalah yang telah diinventarisasi, yakni bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.

"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," ujar Edhy.
[Gambas:Video CNN]
Edhy menyampaikan ke depan KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Dia menilai nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut.

"Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," ujarnya. (jps/ain)