Firli Cs Lawat Luhut: KPK Dukung Penciptaan Iklim Investasi

CNN Indonesia | Kamis, 16/01/2020 05:50 WIB
Firli Cs Lawat Luhut: KPK Dukung Penciptaan Iklim Investasi Empat pimpinan KPK menyatakan dukungan penciptaan iklim investasi saat bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penciptaan iklim investasi saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di kantornya pada Rabu (15/1).

Melalui siaran pers, KPK menjelaskan bahwa maksud kunjungan Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango itu adalah untuk memenuhi amanat UU no 19 tahun 2019 Pasal 6 yang salah satu poinnya memberikan mandat kepada KPK untuk memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.
Menurut Firli, Kemenko Maritim merupakan kementerian yang strategis karena pada periode pemerintahan kali ini dimandati mengelola investasi.

"KPK telah melakukan berbagai upaya dalam program pencegahan korupsi. Untuk mendukung tumbuhnya investasi, KPK akan terus mendorong perbaikan terkait pelayanan publik," ujarnya melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.


KPK juga mengajak Kementerian Kemenko untuk bersama-sama memerangi korupsi yang dapat mendukung iklim investasi demi ekonomi lebih luas.

"[KPK] Akan mendukung penciptaan iklim investasi yang akan membuka lapangan pekerjaan dan muaranya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Luhut juga mengungkapkan harapan keterlibatan KPK sejak awal, sehingga upaya pencegahan korupsi pada area-area yang dinilai rawan korupsi dapat dilakukan.

"Setiap investasi akan melibatkan KPK sebagai upaya pencegahan, tapi kami juga berpesan pencegahan korupsi perlu didorong tanpa meninggalkan penindakan," ujar Luhut.

Sebelumnya, para pimpinan KPK juga telah mengunjungi Kepolisian Republik Indonesia, Kemenko Polhukam RI, Kementerian Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), TNI Republik Indonesia, dan MPR RI.

(khr/has)