Prabowo Minta Dana Prajurit Tak Kena Imbas Kasus Asabri

CNN Indonesia | Kamis, 16/01/2020 20:04 WIB
Prabowo Minta Dana Prajurit Tak Kena Imbas Kasus Asabri Menhan Prabowo Subianto meminta kasus Asabri diselesaikan hingga tuntas dan memastikan dana prajurit tidak menjadi korban dugaan korupsi di perusahaan tersebut. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta kasus yang saat ini tengah menimpa PT Asuransi Angkatan Bersenjata (Asabri) segera diselesaikan. Prabowo meminta dana prajurit yang sepenuhnya menjadi aset PT Asabri tidak menjadi korban.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Tidak boleh ada korban dana prajurit, itu saja," kata Dahnil di Gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).


Dalam kesempatan itu, Dahnil juga meminta agar dana PT Asabri yang merupakan milik prajurit TNI tidak diambil oleh negara, melainkan harus kembali ke PT Asabri. Jangan sampai kasus First Travel yang kemudian dananya justru diberikan ke negara bukan kepada para korban juga menimpa PT Asabri.
Prabowo Minta Dana Prajurit Jangan Jadi Korban Kasus AsabriDahnil Anzar Simanjuntak. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

"Enggak. Enggak. Dia harus kembali ke Asabri. Dan catatan paling penting buat pak Prabowo adalah dana prajurit itu tetap aman," kata Dahnil.

Asabri merupakan perusahaan asuransi jiwa bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Ia meminta hal itu diusut secara tuntas.
[Gambas:Video CNN]
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun gitu," ujar Mahfud di Kantor Kementerian Polhukam, Jumat (10/1) lalu.

Selain itu, perseroan juga dituding menempatkan investasi di saham yang tidak likuid dan bernilai rendah, dugaan sama yang tengah dihadapi oleh Jiwasraya (tst/ain)