Koalisi LSM Nilai KPK Tak Tegas soal Kasus Harun Masiku

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai tidak ada ketegasan dari para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus suap yang menjerat eks calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Koalisi itu terdiri atas sejumlah aktivis dan lembaga seperti ICW, YLBHI, TII, LBH Jakarta, Pusako FH Unand, Pukat UGM, PSHK, Imparsial, KontraS, ICEL, dan PBHI.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mencontohkan, ketidaktegasan tersebut terlihat saat tim KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk penyelidikan pada awal bulan ini.

Terkait peristiwa tersebut salah seorang komisioner KPK, yakni Lili Pantauli, mengatakan tim sudah membawa surat perintah dan surat tugas untuk melakukan penyegelan, namun penyegelan itu urung dilakukan dan PDIP membantah tim KPK membawa surat.

Dan, sejauh ini markas partai tersebut pun belum pula disegel maupun digeledah KPK.

Lihat juga: Komisi III Cecar Kapolri soal Dugaan Harun Masiku di PTIK

"Sampai saat ini informasinya tidak jelas seperti apa. KPK gagal memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai isu ini," kata Kurnia.

Lalu, yang kedua, ketika tim KPK melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku yang diduga berada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), saat itu, tim KPK diinterogasi petugas dan ada upaya mempersulit tim lembaga antirasuah.

"Harusnya pimpinan KPK hadir. Tapi ketika kita lihat kemarin waktu rapat KPK di komisi III, Firli ketika ditanya soal PTIK, dia buang badan. Padahal juru bicara KPK, konfirmasi, bahwa memang bilang tim berada di PTIK," kata Kurnia.

"Belum sampai 2 bulan pimpinan KPK menjabat, tapi sudah ada kontroversi, kasus ini bukti nyata bahwa ada problem serius di kepemimpinan Firli Bahuri dan teman-teman," ucap dia.

Lihat juga: Copot Ronny Sompie, Yasonna Bantah Buang Badan Kasus Harun

Di tempat serupa, Peneliti TII Wawan Suyatmiko meminta KPK untuk fokus dalam mencari keberadaan Harun Masiku.

Ia lantas membandingkan, kasus Harun Masiku dengan kasus korupsi yang pernah menjerat eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin pada 2011 silam.

"Nazaruddin itu Bendahara di Partai Demokrat, partai yang saat itu berkuasa, itu aja bisa, ini Harun Masiku siapa," ucap dia

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri tak membuat tenggat waktu memburu Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Saya tidak pernah bicara target waktu menangkap orang. Saya 30 tahun menjadi anggota Polri, tidak pernah saya menargetkan menangkap orang itu berapa hari. Karena orang dicari itu ibaratkan mencari jarum dalam sekam," kata Firli saat ditemui di Kantor LPSK, Jakarta, Rabu (29/1).

Firli yakin Harun pasti tertangkap. Keyakinan itu dilanjuti Firli dengan pernyataan bahwa KPK selalu berhasil menangkap pelaku korupsi sebelumnya.

KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 9 Januari lalu. Dia diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP.

Lihat juga: Polemik Harun Masiku, Fraksi PKS Sarankan Yasonna Laoly Cuti

(yoa/kid)