PAN Tentukan Sikap Politik ke Jokowi-Ma'ruf di Kongres Kelima

CNN Indonesia | Kamis, 30/01/2020 23:26 WIB
PAN menyatakan akan menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Jokowi pada Kongres di Kendari. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN), Bima Arya, menyatakan akan menentukan sikap politik terhadap pemerintahan Jokowi pada Kongres di Kendari. (Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN) Bima Arya mengatakan bahwa salah satu agenda pembahasan di Kongres kelima PAN ialah terkait posisi politik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kongres kelima PAN sendiri akan diselenggarakan pada 10 hingga 12 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).


"Kami akan melakukan pembahasan, analisis, dan menetapkan posisi partai kami dalam perjalanan pemerintahan ke depan, kami akan menetapkan posisi PAN dalam konteks tata kelola politik pemerintahan," kata Bima di Kantor DPP PAN Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/1).


Terkait pemilihan ketua umum (ketum) PAN periode 2020-2025, dia menerangkan, dinamika semakin kuat dan setiap kader PAN memiliki dukungan yang berbeda-beda.

Namun, ia yakin, semua kader akan tetap kompak dan semakin dewasa berdemokrasi.

"Kami menikmati itu, merayakan itu sebagai keindahan demokrasi di tubuh PAN," ucap Bima.

[Gambas:Video CNN]

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pengarah Kongres kelima PAN, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa keputusan terkait waktu dan lokasi penyelenggaraan tersebut diambil dalam rapat harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada Rabu (29/1).

Dia membeberkan bahwa sejumlah nama sudah dipilih untuk menduduki jabatan di panitia pengarah dan panitia pelaksana. Di panitia pengarah, Eddy berkata, dirinya akan didampingi Saleh Daulay sebagai sekretaris.

Kemudian, lanjutnya, Eko Hendro Purnomo akan menjabat sebagai Ketua Panitia Pelaksana dengan didampingi Yahdil Harahap sebagai sekretaris.

Eddy juga mengatakan jumlah pemilik suara yang akan diperebutkan dalam pemilihan ketum PAN 2020-2025 adalah sebanyak 590 yang terdiri dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW), 514 dewan pimpinan daerah (DPD), serta hak suara ketua, sekretaris jenderal, dan bendahara umum.


"514 DPD ketua yang memiliki hak suara. Tiga suara DPP, ketum, sekjen, bendum, majelis pertimbangan pusat (MPP) satu suara, sayap partai, dan perwakilan luar negeri," ucap Eddy. (mts/ayp)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK