PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan skandal PT Asuransi Jiwasraya ke pimpinan DPR RI.

Kedua fraksi menyampaikan usulan yang telah ditandatangani seluruh anggota fraksi sebagai syarat pembentukan Pansus. Usulan itu diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin.

"Fraksi PKS, 50 anggota sudah tanda tangan semua," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat menyerahkan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (4/2).

Sementara itu, anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan seluruh anggota fraksinya yang berjumlah 54 juga sudah menandatangani pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia mengatakan Demokrat ingin Pansus Jiwasraya segera dibentuk agar kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi pelat merah tersebut tuntas.

Lihat juga: Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Ungkit Kasus Century di DPR

"Logikanya, sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk pansus. Kami semua anggota fraksi Demokrat 54 sudah tandatangan," kata Herman.

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin berjanji bahwa pimpinan DPR akan memberikan perhatian terhadap usulan PKS dan Demokrat.

"Tentu ini akan menjadi perhatian pimpinan," tutur politikus Partai Golkar itu

Lihat juga: FPI Cs Akan Gelar Aksi 212 Tuntut Usut Kasus Harun Masiku

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan bahwa partai politik (parpol) di dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin khawatir pembentukan panitia khusus (pansus) dalam menyikapi kasus di Jiwasraya akan menimbulkan kegaduhan.

Menurutnya, kekhawatiran itu membuat parpol di koalisi pendukung pemerintah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panja.

"Khawatir kalau pendekatannya atau penanganan atau pengawasan masalah ini dengan pansus yang memuncul kegaduhan politik itu sendiri," ucap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (31/1). (mts/ain)