Berhimpitan dengan MRT, DKI Kaji Rute Baru LRT Koridor II

CNN Indonesia | Kamis, 06/02/2020 00:46 WIB
Berhimpitan dengan MRT, DKI Kaji Rute Baru LRT Koridor II Kadishub Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menerima surat dari pemerintah pusat terkait penyesuaian rute Light Rail Transit (LRT) Koridor II. Kajian penyesuaian dilakukan karena ada rute yang berhimpitan dengan rute Moda Raya Terpadu (MRT)

"Iya (sudah terima surat). Sedang kita kaji karena kan di awal kita mengusulkan Pulogadung dan ternyata ada himpitan dengan MRT sepanjang kurang lebih 14 kilometer," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/2).

Semula, LRT Koridor II memiliki rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Karena berhimpitan Kementerian Perhubungan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian sebagai bentuk efektifitas.


"Kami diminta melakukan kajian dengan menyesuaikan rute. Dan sebenarnya dalam pola transportasi makro, ada LRT untuk blue line dan green line. Ini yang kita coba buka lagi untuk kita hidupkan," jelas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan bahwa proyek tersebut akan dibatalkan karena berbenturan dengan proyek MRT jalur Timur ke Barat.

"Jalur LRT koridor Timur-Barat dibatalkan oleh pusat karena LRT ini berbenturan dengan proyek MRT pemerintah pusat dengan koridor rute Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja," kata Gilbert di DPRD DKI Jakarta, Senin (3/2).

Kata Gilbert, berdasarkan penjelasan pemerintah pusat, proyek LRT koridor II ini tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan proyek itu juga tidak sesuai dengan kebijakan MRT.

Gilbert menduga bahwa perencanaan ini dilakukan tanpa persiapan yang matang.

"Artinya itu hanya dimainkan begitu saja tanpa pemikiran. Ini pengajuan yang asal-asalan tanpa kajian aturan yang ada," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]
Gilbert menyatakan bahwa surat pembatalan sudah ditandatangani Kementerian Perhubungan karena tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2018 tentang RITJ. Menurut dia, hal ini wajib diikuti oleh DKI.

"Wajib karena dia menyangkut daerah yang luas, lalu MRT kan pengerjaannya oleh Pusat. Kalau baca Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) semua mengintegrasikan ke situ," jelas dia.

"Bukan kemudian main bikin bikin ini seakan-akan tidak berhubungan dengan pemerintah pusat. Semua mesti terintegrasi dengan satu wadah yakni RITJ," lanjut dia.

Dinas Perhubungan DKI berencana membangun LRT koridor II dengan anggaran Rp154 miliar dari APBD DKI Jakarta. Gilbert pun menyarankan agar ada pengkajian ulang proyek tersebut baik dari segi perencanaan hingga ke persoalan teknis.

"Kami sarankan dikaji ulang, rencana pembangunan LRT itu dibikin sesuai nomenklatur dan RTRW, sesuai dengan arahan dari pusat," tutup dia. (ctr/wis)