MKD Tutup Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Aziz Syamsuddin

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menutup kasus dugaan pelanggaran etik meminta biaya atau fee terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin.

Anggota MKD DPR RI Arteria Dahlan mengatakan penutupan kasus tersebut dilakukan setelah pelapor yakni Komite Antikorupsi Indonesia (KAKI) mencabut laporan yang pernah dibuat di MKD.

"(Kasus) Aziz sudah ditutup perkaranya kemarin. Aziz perkaranya sudah masuk, kemudian yang bersangkutan (pelapor) mencabut laporan," kata Arteria saat dihubungi wartawan, Jumat (7/2).

Arteria mengaku MKD telah menggelar rapat untuk membahas laporan terhadap Aziz tersebut. Namun, MKD tidak bisa melanjutkan pengusutan dugaan pelanggaran etik Aziz karena pelapor mencabut aduan lebih dahulu.

"Karena sudah dicabut, buat apa diperiksa lagi," ujar politikus PDIP tersebut.

Lihat juga: MKD Gelar Rapat Bahas Kasus Andre Rosiade Senin Pekan Depan

Sebelumnya, KAKI melaporkan Aziz ke MKD atas dugaan pelanggaran etik meminta fee terkait DAK Lampung Tengah, 13 Januari 2020.

Dugaan pelanggaran kode etik itu dilakukan saat Aziz menjabat Ketua Banggar DPR RI.

Anggota MKD DPR Arteria Dahlan. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)

Kuasa hukum KAKI Agus Rihat mengatakan permintaan fee tersebut terungkap atas pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang saat ini perkaranya akan disidangkan.

[Gambas:Video CNN]
Agus pun meminta MKD memanggil dan memeriksa Mustafa atas pengakuan tersebut.

"Kami meminta pimpinan MKD untuk memeriksa dan memanggil Mustafa atas pengakuannya karena Mustafa memiliki bukti dan data-data terkait permintaan fee DAK sebesar 8 persen, harapan kami agar proses ini berlanjut," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (13/1).

Lihat juga: Pakar: Penjebak Pekerja Seks Bisa Dikenakan Pasal Penyertaan

(mts/kid)