BIN Diminta Waspada Usai Jokowi Tolak Kepulangan WNI Eks ISIS
CNN Indonesia
Rabu, 12 Feb 2020 19:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan pihaknya mengingatkan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait potensi ancaman usai Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak memulangkan 689 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS.
Meutya mengatakan hal itu dalam rapat kerja Komisi I bersama BIN. Beberapa isu terkini juga dibahas dalam rapat yang digelar tertutup selama empat jam tersebut.
"Intinya kita mendorong supaya setiap potensi ancaman, karena BIN kan tugasnya deteksi dini, baik itu terkait isu-isu yang sekarang mengemuka tentang eks ISIS yang tak akan dipulangkan, virus corona, dan lain-lain," ucap Meutya saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Meutya tak bisa membeberkan detail isi rapat ke publik. Namun yang jelas DPR meminta BIN meningkatkan upaya deteksi dini terhadap dinamika yang berkembang.
"Supaya ada peningkatan terhadap potensi potensi ancaman terkait isu-isu yang selama ini mengemuka," ucap politisi Partai Golkar itu.
Ditemui terpisah, Kepala BIN Budi Gunawan senada dengan pernyataan Meutya. Dia mengatakan sikap BIN sejalan dengan hasil rapat terbatas di Istana Bogor kemarin.
Pria yang akrab disapa BG itu bilang Pemerintah Indonesia menolak memulangkan WNI eks ISIS karena mempertimbangkan nasib 267 juta penduduk.
"Pemerintah lebih memilih untuk melindungi keamanan segenap bangsa 267 juta jiwa warga bangsa Indonesia yang harus diprioritaskan. Daripada memilih memulangkan yang kurang lebih jumlahnya 600 orang, tentu ada risiko-risiko yang sudah diperhitungkan," ucap Budi.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS dari Suriah. Keputusan itu diambil usai rapat terbatas di Istana Bogor pada Rabu (12/2).
[Gambas:Video CNN]
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada 689 orang WNI eks ISIS di sejumlah wilayah Turki dan Suriah. Keputusan untuk tidak memulangkan diambil dengan alasan keamanan dalam negeri.
"Keputusan rapat tadi pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," kata di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
(dhf/gil)
Meutya mengatakan hal itu dalam rapat kerja Komisi I bersama BIN. Beberapa isu terkini juga dibahas dalam rapat yang digelar tertutup selama empat jam tersebut.
"Intinya kita mendorong supaya setiap potensi ancaman, karena BIN kan tugasnya deteksi dini, baik itu terkait isu-isu yang sekarang mengemuka tentang eks ISIS yang tak akan dipulangkan, virus corona, dan lain-lain," ucap Meutya saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Meutya tak bisa membeberkan detail isi rapat ke publik. Namun yang jelas DPR meminta BIN meningkatkan upaya deteksi dini terhadap dinamika yang berkembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditemui terpisah, Kepala BIN Budi Gunawan senada dengan pernyataan Meutya. Dia mengatakan sikap BIN sejalan dengan hasil rapat terbatas di Istana Bogor kemarin.
Pria yang akrab disapa BG itu bilang Pemerintah Indonesia menolak memulangkan WNI eks ISIS karena mempertimbangkan nasib 267 juta penduduk.
Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS dari Suriah. Keputusan itu diambil usai rapat terbatas di Istana Bogor pada Rabu (12/2).
[Gambas:Video CNN]
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada 689 orang WNI eks ISIS di sejumlah wilayah Turki dan Suriah. Keputusan untuk tidak memulangkan diambil dengan alasan keamanan dalam negeri.
"Keputusan rapat tadi pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," kata di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2).
(dhf/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK