Riset: NasDem Parpol Paling Terpapar Dinasti Politik di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal menyatakan menyatakan Partai NasDem merupakan partai politik yang paling terpapar dinasti politik pada Pemilu 2019.

Berdasarkan hasil riset pihaknya, sebanyak 20 dari 59 anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2019-2024 terpapar dinasti politik. Artinya, mereka memiliki kaitan kekerabatan dengan pejabat publik.

"Partai NasDem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," kata Akbar dalam acara Mukadimah dan Peluncuran Nagara Institute di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/2).


Di peringkat berikutnya ada Partai Golkar yang meloloskan 18 orang anggota dewan terpapar dinasti politik, PDIP dengan 17 orang, Partai Gerindra yang meloloskan 13 orang, dan Partai Demokrat dengan 10 orang.

Lihat juga: PSI soal Gibran-Bobby: Bukan Dinasti Politik Jika Konvensi

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) delapan orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enam orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) empat orang, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tiga anggota.

Akbar menyebut kasus dinasti politik ini menunjukkan bahwa oligarki politik di Indonesia semakin menguat bila dibandingkan dua pemilu sebelumnya.

"Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," ujar dia, yang merupakan mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem itu.

[Gambas:Video CNN]
Saat dikonfirmasi, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengaku belum membaca indikator yang digunakan Nagara Institute dalam melakukan riset terkait dinasti politik di Indonesia.

Namun, ia mengatakan bahwa hasil riset itu menyesatkan karena pemilu bersifat terbuka.

"Ini menyesatkan karena pemilu itu terbuka," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (17/2).

Lihat juga: Dinasti Politik di DPR: PDIP Terbanyak, Termasuk Anak BG

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa oligarki merupakan konsekuensi dalam demokrasi yang dipilih Indonesia.

Menurutnya, setiap orang berhak dan bebas mengikuti kompetisi politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

"Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga baik anak, menantu, ponakan, atau istri pejabat maupun tokoh politik memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik," ujar sosok yang akrab disapa Bamsoet itu.

(mts/arh)