Menteri Agama Beda dengan Jokowi Soal Kasus Gereja di Kepri

CNN Indonesia

Rabu, 19 Feb 2020 05:38 WIB

Menag Fachrul Razi menganggap kasus penolakan renovasi gereja di Kepri hanya salah paham, sementara Presiden Jokowi menyebut itu intoleransi. — Menag Fachrul Razi menyebut kasus penolakan renovasi gereja di Kepulauan Riau bukan intoleransi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agama Fachrul Razi menyebut kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau bukan kasus intoleransi, melainkan hanya salah paham. Hal itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi.

"Saya sudah pertemukan semua pihak, kami masih kirim lagi utusan, lihat lagi semua di lapangan," kata Fachrul di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2).

Renovasi Gereja Katolik Santo Joseph Tanjung Balai, Karimun, terhalang karena aksi protes dari sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB). Penolakan renovasi gereja itu disebut karena menyebabkan kemacetan dan soal tinggi bangunan yang menyalahi aturan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Staf Khusus Menteri Agama Ubaidillah Amin Moch mengaku dirinya yang diutus langsung ke Karimun. Setelah melihat langsung di lapangan, ia mengatakan masalah di Tanjung Balai hanya persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Intinya, di sana tidak ada masalah intoleransi. Cuma terkait IMB Santo Josep," ujar Ubaidillah.

"Dan sebetulnya sudah ada kesepakatan, bahwasanya tunggu PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) diputuskan," lanjutnya.

Lihat juga:

Jokowi Minta Kapolri Tindak Penolak Gereja dan Perusak Musala

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga:

Mahfud Sebut Gangguan di Indonesia Akibat Rasa Kurang Bersatu

Pernyataan Ubai ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa kasus penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph ini merupakan kasus intoleransi.

Kepala Negara bahkan sudah memerintahkan Kapolri Jendral Idham Azis dan Menko Polhukam Mahfud MD menindak tegas penolakan tersebut.

"Ya ini masalah intoleransi, saya kira udah berkali-kali saya sampaikan konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut dia, permasalahan itu mestinya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun karena tak ada pergerakan, Jokowi lantas memerintahkan langsung Idham dan Mahfud untuk menyelesaikan persoalan tersebut.