Kemdikbud Bikin Aturan untuk Deteksi Guru Cabul
CNN Indonesia
Jumat, 21 Feb 2020 19:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pihaknya akan menggodok rumusan baru untuk dapat mendeteksi guru-guru yang memiliki perilaku seks menyimpang.
Hal itu diungkapkan Plt Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga menanggapi peristiwa penangkapan petugas sekolah dan pengajar ekstrakulikuler yang mencabuli tujuh siswa dan membagikannya ke media sosial di Jawa Timur.
"Kami akan terus bersinergi dan membuat rumusan baru bagaimana agar kasus ini bisa terdeteksi dan tidak terjadi lagi," kata Ade kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/2).
Mekanisme itu, kata Ade, untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi aman dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan guru kepada muridnya kembali.
Menurutnya, sejauh ini Kemendikbud memiliki Peraturan Menteri yang mengatur hal itu. Aturan itu membut sekolah memiliki petunjuk menghindari tindakan kekerasan di dalam sekolah.
"Permendikbud Nomor 82 kan itu sudah jelas ya," jelas dia.
Dalam permen itu, dijelaskan bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan melalui fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan.
Selain itu, aturan tersebut mengharuskan sekolah untuk membentuk tim yang melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam lingkungan sekolah.
"Jadi kalau misalnya ada indikasi gejala-gejala penyimpangan kami akan koordinasi terus (dengan pihak sekolah)," terang dia.
Ia pun meminta agar Pemerintah Daerah dapat lebih melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan permendikbud itu sendiri.
[Gambas:Video CNN]
(mjo/asa)
Hal itu diungkapkan Plt Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga menanggapi peristiwa penangkapan petugas sekolah dan pengajar ekstrakulikuler yang mencabuli tujuh siswa dan membagikannya ke media sosial di Jawa Timur.
"Kami akan terus bersinergi dan membuat rumusan baru bagaimana agar kasus ini bisa terdeteksi dan tidak terjadi lagi," kata Ade kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sejauh ini Kemendikbud memiliki Peraturan Menteri yang mengatur hal itu. Aturan itu membut sekolah memiliki petunjuk menghindari tindakan kekerasan di dalam sekolah.
Dalam permen itu, dijelaskan bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan melalui fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan.
Selain itu, aturan tersebut mengharuskan sekolah untuk membentuk tim yang melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam lingkungan sekolah.
"Jadi kalau misalnya ada indikasi gejala-gejala penyimpangan kami akan koordinasi terus (dengan pihak sekolah)," terang dia.
Ia pun meminta agar Pemerintah Daerah dapat lebih melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan permendikbud itu sendiri.
[Gambas:Video CNN]
(mjo/asa)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK