Cegah Banjir di Underpass Kemayoran, PUPR Bakal Bangun Pompa

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun pompa Sentiong sebagai bentuk pencegahan banjir di underpass Kemayoran yang disebut tak punya rancangan drainase.

Kasubdit Perencanaan Direktorat Sungai dan Pantai PUPR Bambang Heri Mulyono menyebut lahan lokasi underpass Kemayoras aslinya bukan lahan permukiman namun kini beralihfungsi.

"Setiap hujan besar terkena banjir. Hal ini terjadi sampai dengan sekarang karena underpass Kemayoran tidak dirancang untuk permukiman," kata Bambang di Kantor BNPB, Jumat (28/2).

Bambang menjelaskan, rancangan awal Kemayoran sebagai bandara belum dilengkapi sistem drainase yang terencana. Hal itu kemudian diperparah lokasi tersebut kini menjadi lahan pemukiman.

Lihat juga: Banjir Jatinangor Rendam 2 Desa Hingga 1 Meter

Bambang menyebut kondisi pemukiman membuat aliran air hujan yang mestinya dialirkan melalui drainase justru masuk ke underpass Kemayoran yang memiliki kontur lebih rendah.

Semula, air yang masuk ke underpass Kemayoran dialirkan ke waduk Kemayoran dan dipompa ke kali Sunter. Dan untuk mengantisipasi banjir serupa di masa depan, PUPR bakal membangun pompa Sentiong yang bertujuan membagi air.

"Nanti kami akan menyiapkan pompa Sentiong. Sehingga daerah ini (underpass Kemayoran) tidak akan banjir. Semua air di sekeliling underpass Kemayoran bisa langsung disedot masuk dan dialirkan lebih lanjut," kata Bambang.

Underpass Kemayoran beberapa waktu terakhir kerap menjadi langganan banjir. Banjir di kawasan tersebut juga sempat terjadi berhari-hari dengan ketinggian bisa mencapai enam meter.

Lihat juga: 240 Warga Terisolasi Akibat Bencana Longsor di Tasikmalaya

Banjir di underpass Kemayoran pun sempat menjadi polemik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pemerintah pusat pada beberapa waktu lalu.

Saat itu, Anies mengungkapkan banjir di underpass Kemayoran merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah DKI Jakarta. Kendati begitu, ia berjanji untuk membantu upaya penanganan banjir tersebut.

"Jadi begini kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretariat Negara. Tetapi, Pemprov DKI ikut membantu untuk memastikan bahwa itu bisa tuntas segera," kata Anies saat itu. (ctr/end)