Kejagung Sebut Berkas Paniai Berdarah Belum Penuhi Syarat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung menyatakan bahwa berkas penyelidikan kasus Paniai Berdarah yang dikerjakan oleh Komnas HAM belum memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

"Belum memenuhi syarat formil dan materiil," ucap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/3).

Meski sudah menyatakan tak memenuhi syarat sebagai pelanggaran HAM berat, berkas penyelidikan Paniai Berdarah belum dikembalikan ke Komnas HAM. Berkas dan hasil penelitian ingin dilaporkan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Kami laporkan ke Jaksa Agung, nanti akan memberikan petunjuk lah timnya," jelas dia.

Sebelumnya, Komnas HAM menetapkan peristiwa penembakan di Paniai, Papua sebagai kasus pelanggaran HAM berat pada 16 Februari lalu. Penetapan berdasarkan hasil penyelidikan tim ad hoc yang bekerja sejak 2015.

Ada 60 orang saksi yang diperiksa. Dokumen serta pendapat ahli dan peninjauan di lokasi kejadian di Enarotali, Paniai juga telah dilakukan.

Komnas menyatakan peristiwa Paniai, yang terjadi pada 7-8 Desember 2014, memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan sistematis terhadap warga sipil.

Ada 4 orang meninggal dunia akibat luka tembak dan tusuk serta 21 orang terluka. Sejumlah anggota TNI Kodam XVII/Cenderawasih diduga bertanggung jawab.

Lihat juga: Komnas HAM: TNI dan Polri Halangi Pengusutan Kasus Paniai

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga: Mahfud dan Moeldoko Beda Suara Soal Kasus HAM Berat di Paniai

Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan mengatakan TNI dan Polri sempat menghalangi proses penyidikan.

"Baru kali ini Komnas HAM secara eksplisit menyebut dalam peristiwa Paniai ini ada indikasi obstruction of justice. Apa yang menyebabkan ada indikasi ini? Pertama adalah dilakukannya penghentian proses penyelidikan oleh Polda Papua tidak lama setelah terjadinya peristiwa," kata Munafrizal di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/2).

(bmw/mjo/bmw)