Jakarta, CNN Indonesia -- Dua lagu melantun dari mulut
Rara Sekar Larasati menjadi pembangkit semangat massa aksi
#GejayanMemanggil tolak Omnibus Law Cipta Kerja di
Yogyakarta, Senin (9/3).
Perempuan yang meraih popularitas lewat grup musik Banda Neira itu menjadi salah satu peserta dalam aksi yang berlangsung di Jalan Gejayan tersebut.
"Pertanyaan besarnya, sebenarnya omnibus law ini untuk siapa?" ujar Rara yang juga aktivis Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kakak kandung dari penyanyi Isyana Sarasvati tersebut menyatakan isi draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang diusulkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin itu membahayakan bagi buruh dan pekerja lain.
"Di Serikat Indikasi itu Omnibus Law sudah menjadi bahan diskusi dan coba kami lawan sejak beberapa minggu terakhir," kata Rara.
Musisi indie itu mengatakan Omnibus Law rentan bagi tenaga kerja tak tetap, karena akan menghilangkan hak-hak pekerja yang selama ini melekat pada mereka. Termasuk bagi pekerja di industri kreatif seperti dirinya.
 Rara Sekar Larasati. (CNN Indonesia/Sut) |
GKR Hemas Minta Masyarakat Berpikiran PositifTerpisah, seperti dilansir
Antara, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, "Saya kira kita berpikiran positif saja dulu lah."
Menurut Hemas, hingga saat ini positif dan negatifnya mengenai draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang diserahkan pemerintah masih dibahas di parlemen.
Anggota DPD yang mewakili DI Yogyakarta itu sendiri menilai muara dari Omnibus Law seharusnya bukan untuk melemahkan, melainkan justru menguatkan berbagai aspek termasuk perekonomian Indonesia.
"Omnibus law itu memang harus ditempuh bukan untuk melemahkan dari semua sudut yang dikhawatirkan. Tapi bagaimana kita membahas bersama omnibus law itu bisa diharapkan untuk lebih melakukan suatu terobosan," kata istri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini.
"Yang jelas jangan merugikan masyarakat atau pun merugikan kelompok-kelompok tertentu," imbuhnya.
Mengenai munculnya demonstrasi penolakan RUU Omnibus Law Ciptaker di Yogyakarta, Hemas menilai hal itu wajar sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
Mahfud Anggap Biasa Soal Gejayan MemanggilSementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan aksi mahasiswa dan buruh di Gejayan tak bisa dilarang karena telah diatur cara menyampaikan pendapat lewat undang-undang.
"Bagian proses dari kelahiran pemerintah sekarang kan juga ada peristiwa seperti itu, oleh sebab itu peristiwa gejayan itu kita anggap biasa saja," ujar Mahfud di Kantor Menkopolhukam, Senin (9/2).
Mahfud pun mengatakan aksi gejayan merupakan bentuk aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan hal itu bukan masalah.
"Itu (aksi gejayan memanggil) tidak apa-apa. Mau demo, mau unjuk rasa, mau dialog dengan pemerintah itu bagus-bagus saja," kata eks Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Siang tadi, Senin (9/3) ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas di Yogyakarta dan organisasi buruu turun ke jalan Gejayan, Yogyakarta.
[Gambas:Video CNN]Pantauan
CNNIndonesia.com, mahasiswa mulanya memadati titik kumpul Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekitar pukul 11.20 WIB, massa aksi mulai longmarch menuju Jalan Gejayan Yogyakarta yang berjarak sekitar 500 meter dari kampus tersebut.
"Hari ini, kita turun ke jalan untuk gagalkan omnibus law!" seru wahyu, salah satu masa aksi dalam orasinya.
Perwakilan dari Aliansi Mahasiswa UGM yang juga humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta, Kontratirano menjelaskan aksi kali ini sebagai pemantik awal agar kesadaran publik terhadap isu Omnibus Law semakin berkembang.
"Gerakan ini sebagai pemantik awal untuk ke depannya akan dieskalasi oleh semua teman-teman (mahasiswa) di Indonesia," ujar Kontra di sela-sela aksinya.
Selain mahasiswa, hadir juga kelompok buruh dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dalam aksi gejayan memanggil.
(sut, ndn, antara/kid)