Alasan Pemerintah Belum Lockdown: Bahaya untuk Ekonomi

CNN Indonesia | Rabu, 18/03/2020 14:25 WIB
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan lockdown belum jadi pilihan saat wabah Virus Corona karena berbahaya bagi perekonomian, sosial, dan keamanan. Ilustrasi kaum pekerja. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan lockdown belum jadi pilihan saat wabah Virus Corona karena berbahaya bagi perekonomian, sosial, dan keamanan. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan keputusan lockdown atau isolasi total dalam penanganan wabah Virus Corona belum diambil karena bisa berbahaya terhadap perekonomian.

"Karena dengan lockdown orang di rumah semua, aktivitas ekonomi sulit. Dan secara ekonomi berbahaya," ujar Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (18/3).

"Itu (lockdown) memiliki implikasi ekonomi, sosial dan keamanan. Maka dari itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini," tambahnya.


Contohnya, banyak masyarakat yang mengandalkan upah harian untuk mencari nafkah. Jika pemerintah memilih opsi lockdown, dia mengatakan pekerjaan harian ini akan tersendat.

"Di indo banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian. Itu juga salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonomi tetap berjalan," tutur dia, yang merupakan Guru Besar di Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Indonesia (UI) itu.

[Gambas:Video CNN]
Lebih lanjut, Wiku mengatakan penerapan konsep menjaga jarak atau social distancing saat ini lebih efektif mencegah penyebaran Virus Corona.

"Social distancing paling epektif," imbuhnya.

Diketahui, angka positif Corona di Indonesia sudah meningkat hingga 172 kasus. Tujuuh orang di antaranya meninggal dunia, dan delapan orang sembuh.

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak penerapan lockdown di Indonesia untuk menghalau Virus Corona. Hal itu berkaca dari sejumlah negara yang sudah menerapkannya, seperti Malaysia, Italia, China, dan Prancis.

Namun, Presiden Jokowi menyebut tiap negara memiliki kebijakannya sendiri. Ia pun memilih mengimbau masyarakat bekerja dan beribadah dari rumah.

(fey/arh)