Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan mengakui bahwa ia belum punya dasar hukum untuk melarang warga Jakarta keluar daerah seperti untuk pulang kampung atau
mudik. Ia juga mengaku tak punya wewenang melakukan hal itu.
"Jadi, pertama mengenai pembatasan ada kewenangannya. Nanti kita bicarakan sama-sama dengan gugus tugas, langkah hukum apa yang bisa kita lakukan supaya ada dasar kuat," kata di Balai Kota dalam video yang disiarkan secara langsung, Kamis (26/3).
Hingga saat ini Anies hanya mengeluarkan imbauan bagi masyarakat Jakarta agar tidak pulang ke kampung halaman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita di DKI secara imbauan. Saya sudah sampaikan dua minggu lalu jangan pulang kampung," ungkapnya
Anies mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan demi mencegah meluasnya virus corona ke daerah lain karena persebaran virus corona di Jakarta yang kian hari kian banyak.
"Jangan tinggalkan jakarta demi kebaikan seluruh masyarakat, kita bukan mikirkan diri sendiri tapi seluruh masyarakat," lanjutnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta per 24 Maret 2020 ada 427 kasus pasien posirif corona dan 32 diantaranya meninggal dunia.
Catatan itu sekaligus menegaskan bahwa DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah pasien positif terbanyak di Indonesia.
Pantau PemudikSementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada semua kepala Daerah untuk meneliti dan menelusuri warganya yang sudah terlanjur memutuskan mudik ke kampung halamannya lebih awal.
"Untuk menghindari [penyebaran corona di] daerah-daerah memang ini ada kerjaan tambahan. pemda-pemda ini juga punya tugas baru meneliti mereka yang mudik jangan sampe membawa virus wabah corona ke daerah masing-masing," kata Ma'ruf saat melakukan teleconference dengan pewarta, Kamis (26/3).
Lebih lanjut, Ma'ruf menyatakan langkah itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona agar tak merebak ke daerah-daerah yang sampai saat ini kasus positif corona masih minim.
Ia lantas mencontohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan melakukan pengawasan terkait kondisi kesehatan para pemudik berasal dari Jabodetabek dengan lebih ketat.
[Gambas:Video CNN]"Karena itu saya jg minta daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama mencegah penyebaran itu," kata dia
Diketahui, Ganjar Pranowo sudah meminta jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk mengecek kondisi kesehatan para pemudik dari Jabodetabek. Pendataan mesti langsung dilakukan jika ada yang mengalami gejala klinis virus corona. Khofifah juga akan melakukan hal sama.
Selain itu, Ma'ruf menegaskan secara pribadi telah mengimbau kepada masyarakat tak melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona.
Mantan Rais Aam PBNU itu lantas mencontohkan bahwa agama sudah mengajarkan bahwa seseorang harus mengutamakan untuk menjauhi bahaya ketimbang mengambil manfaat.
"Ada bahaya yang mungkin terjadi baik di jalan, maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada resiko penularan dari covid 19...Karena menurut agama juga gitu. Kalau ada maslahat yang bisa kita dapat tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipake adalah menolak bahaya itu harus didahulukan," kata dia.
Tak hanya itu, Ma'ruf turut menyarankan agar orang-orang yang mudik juga perlu diikutkan dalam rapid test. Hal itu bertujuan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.
Meski demikian, Ma'ruf menyatakan pemerintah nantinya akan mengambil sikap resmi terkait keputusan mudik Lebaran Tahun 2020 ini ditengah wabah corona.
Ia menyatakan seharusnya Presiden Jokowi, dirinya dan Kementerian terkait dijadwalkan untuk rapat kooridinasi pada hari ini untuk membahas hal tersebut. Namun, rapat itu ditunda usai Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomihardjo meninggal dunia kemarin malam.
(ndn/sur)