'Lockdown' Daerah, Dikbud Sebut Belajar Daring Jauhkan Corona

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta pemberlakuan sistem belajar jarak jauh yang lebih baik selama periode karantina wilayah atau lockdown di sejumlah daerah untuk menekan penyebaran Virus Corona.

Diketahui, sejumlah daerah mulai menetapkan karantina wilayah dengan harapan menekan penyebaran Covid-19.

Lihat juga: Penerimaan Siswa Baru Pakai Rapor, IGI Khawatir Manipulasi

"Kemendikbud lebih ke arah bagaimana agar hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan. Dalam situasi di mana daerah melakukan peliburan sekolah, maka Kemdikbud mengimbau agar diberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh," ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/3).

Menurut Ade, sistem pembelajaran jarak jauh juga memiliki prinsip seperti karantina wilayah. Yaknni, untuk menguatkan pengamanan dan melindungi kesehatan warga dari wabah.

"Sistem belajar jarak jauh, daring, dan diperkuat dengan pembatalan UN juga untuk memberikan perlindungan, keamanan dan menjaga kesehatan kepada para guru, murid dari wabah Covid-19," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]
Dalam situasi saat ini, lanjutnya, pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan, salah satunya, secara daring. Jika ada kendala fasilitas teknologi, Kemendikbud menyarankan pendidik saling bertukar pikiran mengakali keterbatasan.

Dalam keadaan seperti sekarang, Ade juga meminta sekolah tidak menitikberatkan angka sebagai target pembelajaran. Pendidik harus melakukan pendekatan yang lebih luas ketika merencanakan materi belajar selama pembelajaran jarak jauh.

Untuk mencegah penularan Corona, setidaknya 166 pemerintah daerah lebih dulu merumahkan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikannya untuk mencegah penyebaran wabah Corona. Mendikbud Nadiem Makarim kemudian meniadakan Ujian Nasional (UN) 2019/2020.

Lihat juga: Akses Ponsel Terbatas, Nadiem Sebut Guru 'Terpaksa' Kreatif

Seiring terus bertambahnya kasus baru Corona di Indonesia, beberapa daerah kemudian mulai menerapkan karantina wilayah, baik secara terbatas maupun total. Pemerintah pusat sendiri belum menentukan karantina wilayah secara massal atau nasional.

(fey/arh)