Beda dengan RK, Wali Kota Depok Tak Ingin Potong Gaji ASN

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memutuskan tak mengikuti imbauan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang memotong gaji aparatur sipil negara (ASN) terkait penanggulangan dampak pandemi virus corona (Covid-19).

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, pihaknya lebih memilih untuk menggalang donasi dari jajarannya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Kebijakan donasi itu sudah disampaikan Idris sebelumnya, pada Minggu (29/3) lalu.

Lihat juga: Tak Potong Gaji, Khofifah Minta Pejabat Pemprov Menyumbang

"Terkait Gubernur Jawa Barat mengimbau kepada bupati dan wali kota untuk turut memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penanggulanganan Covid-19, pandangan Pemerintah Kota Depok sudah disampaikan," kata Idris lewat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).

Idris menyampaikan, donasi akan dimulai dari jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga camat. Lalu disusul donasi secara sukarela dari seluruh ASN di Kota Depok.

"Sebagai wujud solidaritas sesama pegawai, kebijakan donasi diawali dari para Kepala OPD (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kasat, Kepala Kantor dan Camat) serta Para Kepala Bagian di Setda, agar menyisihkan sebagian rezekinya untuk tambahan kesejahteraan tenaga kesehatan," kata dia.

Lebih lanjut, Idris menyampaikan, saat ini Pemkot Depok telah mendistribusikan alat kesehatan berupa masker sebanyak 103.250 helai kepada Puskesmas dan layanan kesehatan di Kota Depok.

[Gambas:Video CNN]
Sementara, sebanyak 3.102 helai masker dari Pemprov Jabar juga sudah didistribusikan kepada tujuh Puskesmas. Selain itu, pihaknya saat ini baru akan mendistribusikan alat kesehatan lain berupa Alat Perlindungan Diri (APD) ke sejumlah rumah sakit, Puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya di Kota Depok.

"Beberapa kebutuhan seperti APD, Masker, dan alat rapid test yang direncanakan oleh Pemkot Depok dan saat ini sebagian baru datang, dan akan segera didistribusikan, baik ke Rumah Sakit, Puskesmas dan SPGDT (Sistem Penaggulangan Pasien Gawat Darurat) 119," katanya.

Lihat juga: Cacat Hukum Aksi Potong Gaji PNS ala Ridwan Kamil Saat Corona

(thr/kid)