Kemhub Buka Suara soal SE Pembatasan Transportasi Jabodetabek

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut surat edaran (SE) Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berisi mengenai sejumlah pembatasan akses dan moda transportasi di Jabodetabek masih bersifat rekomendasi.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan surat edaran tersebut tak bisa serta merta dilaksanakan. Alasannya, untuk melakukan pembatasan transportasi, harus kepada daerah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai PP no 21 Tahun 2020.

"(SE) Rekomendasi saja," kata Adita dalam keterangan tertulisnya, diterima CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).

Adita mengakui bahwa BPTJ memang mengeluarkan edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 tersebut. Edaran tersebut terbit, kata dia, menyusul Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lihat juga: Corona, Pemerintah Resmi Setop Akses dan Angkutan Jabodetabek

Namun Adita menggarisbawahi, SE tersebut bertujuan memberikan rekomendasi kepada daerah apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan PSBB.

"Sesuai dengan PP No 21 tahun 2020, untuk dapat dikategorikan sebagai wilayah PSBB daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkes," sambung Adita.

Menurutnya, jika belum secara resmi mendapatkan persetujuan Kemenkes mengenai status PSBB, maka daerah belum dapat melakukan pembatasan transportasi.

Sebaliknya bagi wilayah di Jabodetabek yang sudah berstatus PSBB, Surat Edaran BPTJ Nomor SE 5 Tahun 2020 dapat menjadi pedoman untuk melakukan pembatasan moda transportasi.

Lihat juga: Organda Pertanyakan Alasan Luhut Batalkan Pelarangan Bus AKAP

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepala daerah mesti koordinasi lagi setelah ada status PSBB, dengan BPTJ," jelas Adita.

Diberitakan sebelumnya, SE tersebut memuat sejumlah pembatasan yang dijabarkan secara rinci oleh BPTJ. Memuat tentang pembatasan, hingga penghentian sejumlah layanan transportasi publik semisal KRL, Commuterline, Transjakarta, MRT, hingga transportasi bandara.

SE tersebut juga memuat tentang pembatasan dan pelarangan sejumlah angkutan bermuatan penumpang untuk masuk tol di lingkungan wilayah Jabodetabek. Termasuk, mengenai penutupan sejumlah layanan bus antarpropinsi hingga dalam propinsi di Jabodetabek.

"Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai perundang-undangan yang berlaku," bunyi penutup SE yang bertanda tangan Kepala BPTJ, Polana B Pramesti, tertanggal 1 April 2020.

(ain/asa)