"Terlalu sayang nyawa orang, jika birokrasi menghambat," kata Huda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (3/4).
Mantan anggota DPRD Sleman ini berpendapat bahwa semestinya dalam situasi seperti sekarang pengadaan APD dilakukan sebanyak-banyaknya, dan berbagi tugas dengan Dinkes Kabupaten/Kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami menerima data Rumah Sakit mana saja yang membutuhkan, lalu kami akan berikan," ungkap Pembajun dalam pernyataan tertulisnya, 1 April.
Namun demikian, pihaknya menyatakan permohonan itu harus jelas peruntukannya dan siapa saja yang akan menggunakan.
[Gambas:Video CNN]
"Kalau kami berikan 10, maka harus tahu 10 itu untuk apa saja, karena di RS banyak tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan pasien dan bekerja di area infeksius," jelasnya.
.
Pihaknya juga menambahkan dalam pendistribusian APD ini memerlukan komunikasi yang baik dengan para tenaga medis dan tenaga kesehatan.
"List data yang lengkap akan membantu kami dalam membuat perencanaan kebutuhan dan pendistribusian Terkadang kami diminta untuk mengirimkan APD dengan jumlah tertentu, namun ketika kami meminta rincian datanya, feedback lama diberikan," sesalnya.
Sementara Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih menyebutkan, pihaknya telah menerima kiriman APD dari pusat, yang terdiri dari 1.500 cover all dan 7.500 masker bedah.
Menurutnya, Dinkes DIY mempunyai tanggung-jawab untuk membagikan pemenuhan APD ke 27 RS Rujukan. Sedangkan untuk Puskesmas, klinik, dan RS Non Rujukan wewenangnya ada di Dinkes Kabupaten/kota.
"Kami sudah mendistribusikan ke kabupaten/kota masing masing 250 cover all dan cover shoes," sebutnya.
(sut/arh)