RK Izinkan PSBB Parsial di Bandung, Bogor, Depok, Bekasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) mengatakan pihaknya mengizinkan sejumlah daerah di wilayahnya untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara terbatas dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19).

RK mengaku telah mengizinkan Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor untuk menerapkan PSBB terbatas. Penerapan tersebut maksimal berupa penutupan akses di level desa dan kelurahan.

Lihat juga: Wisma Atlet Rawat 454 Pasien, Kasus Positif Jadi 165 Orang

"Jadi PSBB kami baru skala di level wilayah terbatas atau parsial," kata RK saat melakukan konferensi jarak jauh dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (3/4).

RK menyampaikan kebijakan PSBB secara terbatas yang pihaknya berjalan lancar. Ia mengaku mulai menerapkan secara parsial agar ketikan nanti PSBB benar-benar diterapkan di wilayah Jabar semua pihak sudah siap.

"Kami berlatih di tingkat RT, RW, kelurahan dengan syarat logistik makanan aman dulu. Lalu ada dapur-dapur umum, jaga-jaga kalau harus karantina wilayah," ujarnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Lihat juga: RK: Jumlah Positif Corona Berlipat-lipat dari yang Terdata

Dalam kesempatan ini, RK juga meminta pemerintah pusat menahan agar warga dari Jakarta tak mudik saat lebaran. Menurutnya, warga dari Jakarta berpotensi menambah kasus virus corona di Jabar.

"Kalau mudik enggak ditahan, kami akan kewalahan, karena pulangnya ke pelosok-pelosok," katanya.

RK mencatat 70 ribu warganya yang mudik dari Jakarta ke sejumlah daerah di Jabar. Emil mengaku langsung menetapkan 70 ribu orang itu sebagai orang dalam pengawasan (ODP).

"Jadi kalau kedatangan lagi puluhan ribu mudik kami akan kehabisan alat tes. Kenyataannya banyak yang enggak sehat," ujarnya.

Lihat juga: RK ke Ma'ruf: Ada Lansia Corona Tertular Anaknya dari Jakarta

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kebijakan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Infeksi Virus Corona.

PSBB dapat diberlakukan di suatu wilayah setelah usulan yang disampaikan oleh kepala daerah terkait seperti gubernur, walikota, atau bupati disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Namun, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga dapat mengusulkan penerapan PSBB di wilayah tertentu kepada Terawan.
[Gambas:Video CNN]
Jokowi pun sudah memerintahkan Terawan membuat aturan rinci terkait kriteria daerah yang boleh menetapkan PSBB. Selain itu, Terawan juga diminta untuk membuat aturan bagi kepala daerah apa saja yang boleh dilakukan selama masa PSBB. (rzr/fra)