Fasilitas Karantina Covid-19 di Pulau Galang Hampir Selesai

Kemen PUPR | CNN Indonesia
Jumat, 03 Apr 2020 22:25 WIB
Jokowi mengatakan fasilitas observasi, penampungan, dan karantina di Pulau Galang, Batam ini akan mulai beroperasi pada Senin (6/4).
Fasilitas observasi, penampungan, dan karantina di Pulau Galang. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan fasilitas observasi dan karantina yang akan digunakan untuk mengendalikan infeksi penyakit menular, utamanya Covid-19 di Pulau Galang, Batam. Saat ini konstruksi telah mencapai 94,42 persen, dan ditargetkan beroperasional mulai pekan depan.

Fasilitas dibangun di atas lahan seluas 20 hektar dari total 80 hektar, tepatnya di kawasan eks pengungsi Vietnam. Area pengembangannya berjarak 60 km dari Bandara Hang Nadim dan 56 km dari Kota Batam.

"Fasilitas observasi, penampungan, karantina ini maksimal Senin (6/4) sudah bisa dioperasikan, memang ada keterlambatan kemarin sekitar 3-4 hari karena transportasi bahan-bahan material dalam pengiriman terkendala cuaca," kata Presiden Jokowi, Rabu (1/4).
Fasilitas observasi, penampungan, dan karantina di Pulau Galang. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rencana kapasitas tampung Fasilitas Penampungan/Karantina/Observasi adalah 1.000 tempat tidur. Pada Tahap I akan dibangun dua gedung bertingkat dua untuk menampung 360 tempat tidur yang terdiri dari fasilitas observasi sebanyak 340 tempat tidur, sedangkan 20 tempat tidur lainnya merupakan
fasilitas ruang isolasi Intensive Care Unit (ICU).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebanyak 340 tempat tidur fasilitas observasi akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk orang Dalam Pengawasan (ODP) sebanyak 240 tempat tidur dan 100 tempat tidur untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Sisanya 640 tempat tidur akan dilaksanakan pembangunan fasilitasnya pada tahap II.

Pembangunan dibagi menjadi tiga zonasi, yakni Zona A (renovasi eks Sinam) meliputi gedung penunjang seperti mess petugas, dokter dan perawat, gedung sterilisasi, gedung farmasi, gedung gizi, laundry, gudang dan power house. Sementara Zona B meliputi fasilitas penampungan dan fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang observasi, Laboratorium, ruang sterilisasi, GWT, Central Gas Medik, instalasi jenazah, landasan helicopter (helipad), dan zona utilitas.

Selain itu di sekitar fasilitas utama juga akan dilengkapi ruang tindakan, ruang penyimpanan mobile rontgen, ruang laboratorium, dapur, renovasi bangunan eksisting untuk bangunan penunjang, fasilitas air bersih, air limbah, drainase, sampah, dan utilitas lainnya, serta ruang alat kesehatan ruang isolasi dan observasi.
Fasilitas observasi, penampungan, dan karantina di Pulau Galang. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Untuk mendukung penyediaan air bersih pada fasilitas tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ditjen SDA telah menyelesaikan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 13,8 km bersumber dari Waduk Monggak Rempang. Tampungan air ini dipilih karena memiliki debit air 232 liter/detik. Berletak 16 km dari Pulau Galang, waduk ini bervolume tampung 5,1 juta m3 dengan luas genangan 154, 6 hektar.

Lebih lanjut, pengerukan dan perluasan Embung Camp Vietnam dari luas eksisting 0,082 hektar menjadi 0,67 hektar telah dilakukan. Kemudian pekerjaan galian seluas 6500 m3 dan timbunan 2000 m3, serta pemasangan Instalansi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 5 liter/detik dan reservoir berkapasitas 50 m3 dari Waduk Monggak Rempang yang sudah dilakukan uji coba.

"Semua ini memang kita rencanakan dan kita siapkan, kita berharap tidak dipakai, tetapi paling tidak kita siapkan. Ada mobilitas Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia yang pulang untuk mudik, ini harus kita kontrol dan bersih, sehingga tidak menyebar. Nanti kalau semua sudah selesai, fasilitas ini kita siapkan untuk rumah sakit penyakit menular dan riset," tutur Jokowi.

Pembangunan fasilitas observasi penyakit menular ini berada di bawah supervisi Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Riau, Ditjen Cipta Karya. Bertindak selaku kontraktor pelaksana adalah PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya, sedangkan konsultan Manajemen Konstruksi adalah PT Virama Karya. (rea)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER