Wali Kota Solo Minta Jokowi Larang Mudik Lebaran

CNN Indonesia | Sabtu, 04/04/2020 19:00 WIB
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut imbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik lebaran, tak cukup menahan gelombang mudik di tengah wabah corona. Ilustrasi mudik. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Solo, CNN Indonesia -- Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo melarang masyarakat dari daerah terjangkit virus corona (Covid-19) untuk mudik ke kampung halaman. Larangan dari Pemerintah Pusat yang hanya bersifat imbauan dinilai tidak cukup mengadang gelombang arus mudik.

"Mudah mudahan pada ndak pulang. Namun kalau Pak Jokowi tidak melarang mudik kan jadi mumet aku (pusing saya). Harus lebih tegas lah," kata Rudy saat meninjau Dalem Joyokusuman yang bakal menjadi lokasi karantina warga Solo berstatus orang dalam pemantauan (ODP), Sabtu (4/4).

Pemerintah telah menyatakan tidak akan melarang masyarakat mudik di tengah wabah Covid-19. Kendati demikian, pemerintah tetap mengimbau agar warga menahan diri tidak kembali ke kampung halaman.


Presiden Joko Widodo pun mengatakan pemudik dari daerah terjangkit dapat diperlakukan sebagai ODP dan diharuskan karantina mandiri.

Rudy menilai kebijakan Pemerintah Pusat itu tidak cukup. Ia meminta Pemerintah Pusat tegas melarang masyarakat mudik selama wabah Covid-19 masih berlangsung.

"Itu kan solusi untuk menghambat. Namun harus ada ketegasan, para perantau tidak perlu mudik dulu tahun ini," katanya.

Rudy juga menilai kebijakan lintas kementerian seharusnya bisa lebih bersinergi. Ia mencontohkan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dapat memberi insentif bagi karyawan yang tidak mudik.

"Pak Menko kan sudah menyampaikan perusahaan wajib memberi THR. Sekalian saja disambungkan, yang diberi THR yang tidak mudik. Yang nekat mudik tidak dapat THR. Pasti enggak jadi mudik semua," katanya.

Pemkot Solo bakal mengantisipasi gelombang mudik. Pemkot berencana mendata pendatang dari daerah terjangkit.

Para pemudik yang datang akan diminta menandatangani surat kesanggupan untuk karantina mandiri 14 hari di bawah pengawasan petugas puskesmas. Pemkot juga menyiapkan Gedung Graha Wisata Niaga untuk mengarantina pemudik dari daerah terjangkit. Gedung di tengah kota Solo itu mampu menampung sekitar 122 orang.

"Itu untuk yang nekat. Kalau nggak mau karantina mandiri terpaksa kita bawa ke Graha Wisata Niaga," katanya. (ocd/wis)