PKS Nilai Karantina Wilayah Lebih Tepat di DKI, Bukan PSBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak cukup membendung persebaran virus corona (Covid-19), khususnya di DKI Jakarta. Dia menilai, karantina wilayah secara parsial paling tepat diterapkan di Jakarta.

Menurut Mufidayati, PSBB tidak akan efektif diterapkan di daerah episentrum seperti Jakarta. Sebab, tingkat persebaran, jumlah kasus positif, dan angka kematian akibat corona sudah terlampau tinggi.

"Harus karantina wilayah parsial. Sehingga otomatis tidak ada yang keluar rumah di area yang dikarantina tersebut. Korban paling banyak di Jakarta," tutur Mufida kepada wartawan, Senin (6/4).

PSBB dan karantina wilayah adalah dua jenis karantina kesehatan yang diatur UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Lihat juga: Bos Ojol Respons Aturan PSSB Larang Angkut Orang Kala Corona

PSBB membatasi sebagian kegiatan masyarakat di wilayah terinfeksi. Sementara karantina wilayah membatasi seluruh kegiatan masyarakat di wilayah terinfeksi untuk menekan persebaran penyakit menular.

Mufida mengakui karantina wilayah pasti akan memberi dampak yang besar bagi rakyat kecil. Namun ia berpendapat langkah itu harus ditempuh untuk mempercepat pencegahan penularan. Pemerintah pun perlu juga menyiapkan bantuan bagi masyarakat terdampak.

"Tentu saja masyarakat pekerja informal harus mendapat insentif harian dari pemerintah," tuturnya.

Lihat juga: Pemerintah Belum Kabulkan Permohonan PSBB Sejumlah Daerah

Mufida juga mengkritik aturan penentuan PSBB yang harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Dia berpendapat aturan ini memperumit birokrasi dan tak sesuai semangat otonomi daerah.

"Rakyat sudah menunggu aksi nyata pemutusan mata rantai Covid-19 sesegera mungkin. Jangan sampai urusan birokrasi dan administrasi regulasi menjadi penghambat," tuturnya.

Sebelumnya, ada 1.071 kasus positif corona di DKI Jakarta per Minggu (5/4) sore. Tercatat 99 pasien positif meninggal dunia, dan 58 pasien lainnya dinyatakan sembuh.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan permintaan penetapan PSBB di Jakarta ke Menkes Terawan pada Kamis (2/4). Namun hingga kini DKI belum ditetapkan sebagai wilayah PSBB. (dhf/osc)