Serikat Buruh Pro Jokowi Kecewa Omnibus Law Masih Dibahas

Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) kecewa terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tetap dibahas di DPR RI di tengah wabah virus corona (Covid-19).

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyatakan pihaknya telah mendukung Jokowi pada dua pilpres terakhir, namun tuntutan mereka untuk mencabut RUU tersebut tak pernah digubris mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kami melihat beliau tidak mendengar sedikit pun suara buruh, di mana KSBSI dan KSPSI adalah relawan, dan sekarang kita meminta hati beliau mendengar keluhan dan permintaan buruh," kata Elly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Elly mengatakan sebenarnya Jokowi punya wewenang untuk mencabut, atau setidaknya menyetop pembahasan RUU di saat krisis seperti ini. Ia menilai Jokowi seperti menutup mata. Padahal, kata Elly, jutaan buruh dan rakyat yang menderita dalam krisis ini lebih penting dari RUU itu.

Lihat juga: DPR Gelar Rapat Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja Hari Ini

"Kita hanya meminta jangan dibahas saat ini di saat kita diminta untuk WFH dan PSBB serta physical distancing. Fokus saja menangani Covid-19 dan bagaimana recovery," tuturnya.

Presiden Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga menyayangkan Presiden Jokowi yang tak mengambil langkah menyetop RUU Omnibus Law.

"Memang ini instruksi Presiden. Seharusnya Presiden memahami di mana sejak dari awal banyak kalangan menolak Omnibus Law. Kenapa di situasi ini dipaksakan? Artinya ini memanfaatkan agar semakin mulus," ucap Nining kepada CNNIndonesia.com, Selasa.

Nining menilai pemerintah dan DPR tidak peka dengan kesulitan rakyat. Apalagi ada banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya karena krisis ekonomi akibat pandemi corona.

Dia meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja disetop. Sebab selama ini buruh telah menunda aksi mereka untuk menghormati kebijakan menjaga jarak untuk memutus mata rantai corona.

"DPR fokus tangani pandemi Covid-19, setop PHK," tuturnya.

Lihat juga: Puluhan Ribu Buruh Disebut Demo Tolak Omnibus Law via Medsos

Sementara itu Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyatakan DPR sedang mencuri kesempatan dengan cara memaksakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah darurat kesehatan akibat wabah virus corona.

"Ambisi DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibus) di tengah krisis Covid-19 mempertegas DPR bukan sedang bekerja untuk rakyat," ujar Yati dalam keterangan tertulisnya.

Pembahasan RUU Cipta Kerja, menurut dia, akan berpotensi membuat rakyat semakin marah.

"Saat ini rakyat mencari makan saja sulit, kehidupan rakyat dalam ancaman karena Covid-19, jangan lagi DPR memperparah situasi ini dengan mengabaikan aspirasi rakyat. Ini sangat rentan membuat rakyat semakin marah," katanya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Yati meminta agar DPR mengenyampingkan fungsi legislasi untuk membahas RUU Cipta Kerja. Kata dia, seharusnya DPR fokus untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah.

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari ini. Sebelas menteri yang dipimpin Menko Perekonomian diminta menjelaskan RUU tersebut. RUU Omnibus Law adalah usulan Presiden Jokowi sebagai taktik menarik investasi asing. Namun RUU ini menuai banyak penolakan karena mengandung pasal-pasal yang merugikan pekerja.

Lihat juga: YLBHI Kritik Omnibus Law Soal Penggusuran Lahan Warga

(dhf, ryn/wis)